TribunJogja/

Ratusan Peserta Demo Memadati Kantor Gubernur DIY

Aksi kali ini adalah untuk mendukung Menteri Perhubungan dan Gubernur DIY untuk segera meninjau putusan MA No.37 tahun 2017

Ratusan Peserta Demo Memadati Kantor Gubernur DIY
TRIBUNJOGJA.COM/PRADITO RIDA
Ratusan peserta aksi demo yang tergabung dalam Kopetayo memadati Kantor Gubernur DIY. Kamis (14/9/2017). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pradito Rida Pertana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ratusan orang supir taksi konvensional yang tergabung dalam Komunitas Pengemudi Taksi Argo Yogyakarta (Kopetayo) memadati Kantor Gubernur DIY, Kamis (14/9/2017).

Sembari berjalan, para peserta demo membentangkan sebuah sepanduk bertuliskan 'Tinjau Kembali Putusan MA No.37 Tahun 2017 MA = Money Agreement'.

Ketua Kopetayo, Rudi Kamtono mengatakan, aksi kali ini adalah untuk mendukung Menteri Perhubungan dan Gubernur DIY untuk segera meninjau putusan MA No.37 tahun 2017 dan mengeluarkan peraturan khusus berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Baca: Sri Sultan Sebut Penentuan Batas Tarif Atas dan Bawah Taksi Online Tunggu Keputusan Pusat

"Kami menolak putusan MA, karena mereka mencabut 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.26 Tahun 2017. Untuk itu kita mendukung Menhub agar mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan MA itu," katanya.

Lanjutnya, dengan mencabut 14 pasal dalam permenhub tersebut membuat suasana di lapangan saat ini semakin buruk, dan terkesan menguntungkan pihak taksi online.

Aksi sopir taksi dalam Kopetayo di Kantor Gubernur DIY
Ratusan massa dari Kopetayo mendatangi kantor gubernur DIY, Kamis (14/9/2017)

"Karena adanya putusan MA itu malah memperburuk kondisi di lapangan saat ini, dan membuat taksi online semakin bebas tanpa ada aturan," jelasnya.

Ditambahkannya, putusan MA No.37 tahun 2017 telah menciderai iklim demokrasi, serta terkesan mendukung neo kapitalis dan berpihak pada investor dengan melegalkan monopoli.

Menurutnya, sekitar 700an orang mengikuti aksi kali ini, dengan targer utama agar dapat bertemu Gubernur DIY dan melakukan audiensi.

Jika nantinya tidak bisa bertemu Gubernur DIY, pohaknya akan menemui pihak terkait untuk menjadwalkan pihaknya agar dapat bertemu Gubernur DIY.(TRIBUNJOGJA.COM)

Editor: Ari Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help