TribunJogja/

Pihak Dishub DIY Menandatangani Petisi PK Putusan MA, Pergub Angkutan Online akan Tetap Berlaku

Mengenai penindakan taksi online sesuai pergub akan tetap dilaksanakan, dengan catatan menunggu kajian dari biro hukum.

Pihak Dishub DIY Menandatangani Petisi PK Putusan MA, Pergub Angkutan Online akan Tetap Berlaku
TRIBUNJOGJA.COM/PRADITO RIDA
Penandatanganan sepanduk yang berisi petisi terkait pengkajian ulang putusan MA No.37 tahun 2017 oleh pihak Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DIY, Hari Agus Triyono. Penandatanganan teraebut dilakukan di depan Kantor Gubernur DIY. Kamis (14/9/2017). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pradito Rida Pertana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Setelah beberapa puluh menit melakukan audiensi antara pihak Kopetayo dengan pihak Dinas Perhubungan DIY, Asisten Sekda, dan staff biro hukum tercapai kesepakatan dari pihak pemerintah untuk menandatangani petisi mengenai peninjauan kembali putusan MA No 37 tahun 2017.

"Hasilnya, para pejabat akan menandatangani petisi untuk peninjauan kembali putusan MA itu. Kita juga tetap ingin ketemu Gubernur DIY terkait masalah ini," ucap Rudi Kamtono, Ketua Kopetayo usai melakukan audiensi dengan beberapa pihak terkait, Kamis (14/9/2017).

Lanjutnya, usai para pejabat menandatangani petisi peninjauan kembali putusan MA No.37 tahun 2017, nantinya petisi tersebut akan dikirim pihaknya ke pemerintahan pusat di Jakarta.

Ia juga berharap untuk peraturan gubernur (pergub) No.32 tahun 2017 mengenai angkutan online tetap berlaku, walau beberapa pasal di Permenhub No.26 tahun 2017 telah dihapus.

"Kalau petisi itu sudah ditandatangani para pejabat nanti akan dikirim ke pusat. Saya harap pergub tetap berlaku walau 14 pasal permenhub dicabut MA," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DIY, Hari Agus Triyono mengatakan, pihaknya mendukung pengkajian kembali putusan MA tersebut, asal sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang belaku. Karena hal tersebut akan berhubungan dengan pergub yang telah disahkan saat ini.

Sambungnya, mengenai penindakan taksi online sesuai pergub akan tetap dilaksanakan, dengan catatan menunggu kajian dari biro hukum. Menurutnya hal itu penting agar tidak terjadi kekeliruan saat melakukan penindakan nantinya.

"Penindakan taksi online sesuai pergub akan dikoordinasikan dulu dengan pihak terkait. Yang jelas, pergub itu akan tetap dilaksanakan, namun kami harus mendengar kajian dari biro hukum dulu. Jangan sampai saat kami lakukan penertiban di lapangan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan," katanya.

Ditambahkannya, mengenai peninjauan kembali terkait putusan MA tersebut, saat ini pihaknya baru dapat menerima aspirasi dari Kopetayo dan nantinya akan dikomunikasikan dengan pihak Kementerian Perhubungan. 

Pada dasarnya, pihaknya mendukung apa saja yang tujuannya bersifat positif agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

"Untuk peninjauan PK putusan MA itu kami terima aspirasinya, dan nanti akan kami komunikasikan ke Kementrian Perhubungan. Kami ini selalu mendukung jika sesuai aturan yang berlaku, semua itu dilakukan agar tidak terjadi masalah lagi di lapangan terkait peraturan pergub itu," pungkasnya.

Usai pertemuan, dilanjutkan dengan penandatanganan sepanduk yang berisi petisi terkait pengkajian ulang putusan MA No.37 tahun 2017 oleh pihak Dinas Perhubungan DIY.

Penandatanganan dilakukan di depan Kantor Gubernur DIY.(TRIBUNJOGJA.COM)

Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help