TribunJogja/
Home »

DIY

LPSK Tetap Leading Sector Penanganan Saksi dan Korban

LPSK akan dijadikan leading sector dalam upaya mengurusi korban terorisme.

LPSK Tetap Leading Sector Penanganan Saksi dan Korban
internet

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pradito Rida Pertana

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik komitmen Panitia Kerja (Panja) RUU Terorisme dan pemerintah, untuk memperkuat peran LPSK dalam melindungi saksi dan korban kasus terorisme.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, komitmen tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan hukum di Indonesia, bahwa perlindungan saksi dan korban dilakukan pihaknya bersama instansi terkait lainnya, dalam hal ini LPSK sebagai leading sector dalam penanganan saksi dan korban.

"Komitmen yang sudah diwujudkan dalam pengesahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah disempurnakan melalui UU No.31 Tahun 2014, tidak boleh lagi setback dengan memberikan peran tersebut ke institusi lainnya," katanya, Kamis (14/9/2017).

Menurutnya, sudah menjadi kehendak dari DPR RI dan pemerintah untuk menjadikan LPSK sebagai lembaga yang bertanggung jawab.

Terutama dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi, dan korban kejahatan, termasuk di dalamnya saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme.

Diungkapkan Semendawai, selama ini pihaknya sudah memberikan layanan kepada saksi dan korban tindak pidana terorisme.

Jika dialihkan lagi, hal itu akan membingungkan para korban.

"Yang diperlukan saat ini adalah dukungan dari pemerintah untuk pelaksanaan tugas LPSK, yaitu dengan memperkuat sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, termasuk anggaran," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Panja RUU Terorisme, Arsul Sani menjelaskan bahwa LPSK akan dijadikan leading sector dalam upaya mengurusi korban terorisme.

Terlebih, jika RUU Terorisme disahkan, LPSK akan mendapat peran penting. (*)

Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help