TribunJogja/

Reklame Liar Rugikan Pendapatan

Tarif pajak reklame sendiri berkisar Rp20.000 hingga Rp25 juta per periode waktu pemasangan tergantung ukuran dan lokasi pemasangannya.

Reklame Liar Rugikan Pendapatan
Tribun Jogja/ M Fauziarakhman
izin reklame ol 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Reklame tak berizin resmi banyak bertebaran di sudut-sudut wilayah Kulonprogo.

Selain jadi sampah visual kota, hal ini berpotensi merugikan sektor pendapatan daerah karena tidak ada pajak retribusi yang dibayarkan.

Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo, Duana Heru Supriyanto mengatakan, pihaknya selama beberapa waktu ini menertibkan reklame liar yang tak memenuhi ketentuan.

Beberapa di antaranya diketahui tak memiliki izin resmi dan sebagian lain sudah berizin namun dipasang di tempat tak semestinya.

"Kalau tidak ada stiker perizinan, berati reklame itu tidak berizin resmi dan kami copot. Ada pula yang dipasang di pohon, tiang listrik, dan lainnya yang tidak semestinya, kami copot pula karena menyalahi aturan," jelas Duana, Selasa (12/9/2017).

Dia menyebut, selama sepekan belakangan pihaknya menertibkan hingga ribuan reklame dan spanduk.

Hanya saja, untuk reklame berukuran besar, keterbatasan alat membuat pihaknya kesulitan melakukan penertiban.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo, Rudiyatno mengatakan, reklame liar tanpa izin membawa potensi kehilangan pendapatan (loss potency) bagi pendapatan daerah.

Pasalnya, meski nilai pajaknya relatif murah, secara akumulatif nilai kerugian pendapatan karena tiadanya pembayaran pajak reklame itu bisa dikata cukup besar. 

Tarif pajak reklame sendiri berkisar Rp20.000 hingga Rp25 juta per periode waktu pemasangan tergantung ukuran dan lokasi pemasangannya.

Adapun pada 2017 ini, target pendapatan dari pajak reklame ditetapkan Rp428,1 juta dan baru terealisasi Rp199,89 juta hingga Agustus. 

"Dengan seringnya operasi penertiban dari Satpol PP, kami berharap pemilik reklame bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah," kata dia.(*)

Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help