TribunJogja/
Home »

Jawa

Pemerintah Harus Mampu Mengubah Mindset Birokrasi

Pemerintah harus menerapkan Pedoman Standar Pelayanan, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Harus Mampu Mengubah Mindset Birokrasi
TRIBUNJOGJA.COM / Azka Ramadhan
Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina, saat membuka acara sosialisasi pelayanan publik di Ruang Adipura Kencana, Selasa (12/9). 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah harus mengubah paradigma pola penyelenggaraan pelayanan publik, dari yang semula berorientasi sebagai penyedia layanan, menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina, saat membuka acara sosialisasi pelayanan publik di Ruang Adipura Kencana, Rabu (12/9).

Menurutnya, pemerintah harus menerapkan Pedoman Standar Pelayanan, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Agenda sosialisasi pelayanan publik itu, diikuti oleh sedikitnya 100 peserta, yang terdiri dari OPD se-Kota Magelang, BUMD, Kepala Unit Pelayanan Publik Kota Magelang, Staf Ahli Wali Kota dan Asisten Sekda Kota Magelang.

"Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan hal mutlak. Pelayanan publik pada dasarnya merupakan representasi dan eksistensi dari birokrasi pemerintah yang memangku fungsi pemberi layanan terhadap masyarakat," jelas Windarti.

Seperti yang tertera dalam UU No 25 Tahun 2009, lanjutnya, pelayanan publik merupakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hal itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan pemerintah.

"Dengan berlakunya aturan tersebut, dalam memberikan pelayanan publik, harus memahami tentang kesetaraan antara hak dan kewajiban. Pemerintah harus mampu mengubah mindset perilaku birokasi, dari budaya penguasa, menjadi budaya pelayanan, agar pemerintah selalu hadir di antara masyarakat," terangnya.

Windarti pun tidak memungkiri, bahwa dulunya standar pelayanan tidak terukur dengan baik.

Akan tetapi, sejalan dengan amanat undang-undang tentang Pelayanan Publik, maka dibuatlah standar pelayanan yang baku, supaya bisa dijadikan acuan, dalam menerapkan standar pelayanan.

Oleh sebab itu, dirinya menyambut baik sosialisasi ini.

Ia berharap, ke depannya dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemkot Magelang, yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah, maupun jangka panjang daerah, sehingga dapat terwujud good, clean and corporate governance.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda, Sri Tjahyani Prasetyowati, mengungkapkan bahwa materi sosialisasi pelayanan publik tahun 2017 ini, merupakan gambaran umum terkait pelaksanaan amanat UU Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik di jajaran Pemkot Magelang.

"Melalui sosialisasi ini, diharapkan bisa memberikan pembinaan dan arahan bagi unit-unit pelayanan publik di Pemkot Magelang, agar kedepannya bisa berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan," katanya. (*)

Penulis: aka
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help