TribunJogja/

JCW Surati KPK Untuk Turun Tangani Kasus Mentel

Informasi yang perlu diketahui oleh KPK adalah adanya perbedaan soal jumlah mentel yang sudah berdiri di Kota Yogyakarta.

JCW Surati KPK Untuk Turun Tangani Kasus Mentel
TRIBUNJOGJA.COM/IKRAR GILANG
Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kambasaat menyerahkan surat kepada Pimpinan KPK untuk ikut berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta terkait kasus Menara Telekomunikasi pada Selasa (12/9/2017) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ikrar Gilang

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba menyerahkan surat kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (12/9/2017).

Kamba menjelaskan, surat tersebut berisikan permohonan agar KPK melakukan koordinasi dan supervisi ke Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta terkait proses penyelidikan dugaan korupsi pada kasus Menara Telekomunikasi (Mentel).

Sebelumnya beberapa hari lalu Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta memanggil beberapa mantan anggota pansus Perda Mentel dan fiber optik untuk dimintai keterangan.

"Kita minta sekali-sekali KPK turun ke Yogyakarta, ini ada kasus yang perlu dikoordinasikan dengan kejaksaan terkait adanya dugaan korupsi pada kasus mentel ini," ujar Kamba pada Selasa (12/9/2017).

Ia menduga dalam kasus Mentel banyak pihak bermain dalam kasus ini.

Menurutnya, informasi yang perlu diketahui oleh KPK adalah adanya perbedaan soal jumlah mentel yang sudah berdiri di Kota Yogyakarta.

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyebut ada 104 yang telah mengantongi izin.

Sementara dalam draft Perda yang sedang digodok oleh DPRD menyebut 222 telah berdiri.

"Artinya ada selisih junlah mencapai 118, apakah itu legal atau ilegal itu patut dipertanyakan. Kita meminta KPK untuk turun tangan karena banyak pelanggaran yang dibiarkan," jelasnya.

Sebelumnya, pada Kamis (31/8/2017) Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta memeriksa atau dimintai keterangan tujuh orang yakni Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Plt Sekertaris dewan Kota Yogyakarta, Kabag Perundang-undangan DPRD Kota Yogyakarta, dan empat mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

Pemeriksaan tersebut terkait dengan adanya laporan dari masyarakat yang mempersoalkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pembahasan Raperda yang pada tanggal 17 Juli 2017 sudah menjadi Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: gil
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help