TribunJogja/

JCW Minta Supervisi KPK agar Kasus Tak Menggantung

Dengan ikut sertanya KPK, dharapkan penanganan kasus ini berjalan dengan adil dan transparan, jika nantinya ada unsur tindak pidana korupsi

JCW Minta Supervisi KPK agar Kasus Tak Menggantung
TRIBUNJOGJA.COM/IKRAR GILANG
Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kambasaat menyerahkan surat kepada Pimpinan KPK untuk ikut berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta terkait kasus Menara Telekomunikasi pada Selasa (12/9/2017) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ikrar Gilang

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba menyebut, langkah permohonan KPK untuk turun tangan ini agar segala kasus dugaan korupsi di Kota Yogyakarta bisa tuntas, tidak menggantung.

Ia mengatakan, di Kota Yogyakarta ada kasus yang mangkrak dan tidak jelas penyelesaiannya, yakni kasus pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada RS Wirosaban Kota Yogyakata pada 2015.

Kasus tersebut sudah ditangani atau diselidiki oleh pihak kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta.

Saat itu pihak Kejari Kota Yogyakarta telah memintai keterangan dari sejumlah pihak atas proyek IPAL di RS Wirosaban milik Pemerintah Kota Yogyakarta dengan anggaran Rp 2,3 miliar.

Namun, hingga kini hasil dari pemeriksaan atas kasus tersebut, tidak jelas dan hanya menguap begitu saja.

"Makanya kami minta KPK turun tangan langsung untuk berkoodinasi dan mensupervisi dengan Kejari Kota Yogyakarta sesuai dengan amanat UU KPK agar tidak mandek," tutur Kamba pada Selasa (12/9/2017).

Dengan ikut sertanya KPK, dharapkan penanganan kasus ini berjalan dengan adil dan transparan, jika nantinya ada unsur tindak pidana korupsi (suap, gratifikasi) harus diusut tuntas.

"Artinya tidak hanya pada proses pembahasan Raperda tetapi juga dalam hal pembiaran terhadap menara telekomunikasi yang tidak berizin," tutupnya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba menyerahkan surat kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (12/9/2017).

Kamba menjelaskan, surat tersebut berisikan permohonan agar KPK melakukan koordinasi dan supervisi ke Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta terkait proses penyelidikan dugaan korupsi pada kasus Menara Telekomunikasi (Mentel).

Sebelumnya beberapa hari lalu Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta memanggil beberapa mantan anggota pansus Perda Mentel dan fiber optik untuk dimintai keterangan. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: gil
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help