TribunJogja/

Lima atau Enam Hari, Sekolah Bebas Tentukan Mana yang Terbaik

Terkait dengan sekolah yang sudah menerapkan lima hari sekolah, menurut Aji jika sekolah merasa pelaksanaan menjadi lebih baik maka bisa diteruskan.

Lima atau Enam Hari, Sekolah Bebas Tentukan Mana yang Terbaik
Tribun Jogja/Rento Ari
Bupati Sleman Sri Purnomo melakukan pemantauan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMPN 4 Ngaglik, Selasa (2/5). Dalam kunjungan ini Bupati menyayangkan masih adanya sekolah yang belum mempersiapkan genset untuk mendukung kelancaran UNBK. (ilustrasi) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dwi Nourma Handito

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang ditandatangani Presiden pada Rabu (6/9/2017) kemarin, penyelenggaraan lima atau enam hari sekolah diserahkan kepada masing masing sekolah.

"Perpres ini sebenarnya isinya hampir sama dengan Permendikbud, yang isinya penguatan pendidikan karakter, dilaksanakan dengan lima hari boleh enam hari boleh di sekolah masing masing," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Baskara Aji ketika dihubungi, Kamis (7/9/2017).

Lebih lanjut menurutnya Perpres tersebut akan dilaksanakan di DIY.

Terkait dengan sekolah yang sudah menerapkan lima hari sekolah, menurut Aji jika sekolah merasa pelaksanaan menjadi lebih baik maka bisa diteruskan.

"Iya, ya kalau sudah melaksanakan dan pada saat melaksanakan lebih baik, bisa lebih efisien, perkembangan karakternya juga bisa lebih baik silahkan diteruskan. Tapi kalau yang sudah dicoba dan ternyata pelaksanaan kegiatan tidak efisien ya kembali ke enam hari gak masalah," katanya.

Penerapan lima hari sekolah diketahui sudah diterapkan di Kota Yogyakarta, dan Kulonprogo. Sementara di Bantul baru uji coba di tiga sekolah.

Menurut Aji dari laporan sementara ada sekolah yang dengan lima hari sekolah merasa menjadi lebih baik, namun ada yang kesulitan. Evaluasi terhadap lima hari sekolah sendiri belum dilakukan.

"Evaluasi secara keseluruhan belum kita lakukan, itu nanti yang akan memutuskan ini jalan apa tidak tapi intinya kita serahkan ke masing masing sekolah, kita bantu untuk pemetaan apakah bisa jalan terus atau harus kembali ke enam hari, nanti di akhir semester akan diadakan," katanya.

Dalam perpres disebutkan penguatan pendidikan karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Formal sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan seperti intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakulikuler dan dilaksanakan di dalam dan atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal.

Perpres juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama enam hari atau lima hari sekolah dalam satu minggu.

Ketentuan hari sekolah dimaksud diserahkan pada masing masing satuan pendidikan bersama-sama dengan komite sekolah/madrasah dan dilaporkan ke pemerintah daerah.

Dalam menetapkan lima hari sekolah sebagaimana dimaksud, menurut Perpres, satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah mempertimbangkan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal dan pendapat tokoh masyarakat dan atau tokoh agama di luar komite sekolah/madrasah. (*)

Penulis: dnh
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help