TribunJogja/

Pendapatan Daerah Gunungkidul Diprediksi Turun Hingga Rp 124 Miliar

Turunnya dana transfer dari pusat ke daerah ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.

Pendapatan Daerah Gunungkidul Diprediksi Turun Hingga Rp 124 Miliar
ist
DPRD Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul diperkirakan mengalami penurunan hingga ratusan Miliar pada tahun 2018 mendatang. Pemkab Gunungkidul pun diminta cermat menyusun program.

Penurunan pendapatan daerah mencapai sekitar Rp 124 Miliar, dari selisih pendapatan 2017 mencapai Rp 1.816.803.227.922,29 dan perkiraan pendapatan 2018 Rp 1.692.626.017.169,37, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak.

Anggota Badan Anggaran DPRD Gunungkidul Purwanto, mengatakan, penurunan pendapatan daerah ini disebabkan oleh penurunan kiriman dana dari Pemerintah Pusat ke daerah.

Ia mengatakan, turunnya dana transfer dari pusat ke daerah ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan. Sehingga menyebabkan turunnya pendapatan daerah.

"Akibat dari penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, namun dari sisi pendapatan asli daerah juga tidak naik secara signifikan, sehingga anggaran tahun depan diperkirakan turun," ujar Purwanto, Selasa (5/9/2017) pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

Purwanto meminta kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat mencermati adanya penurunan pendapatan daerah ini, karena jika terjadi penurunan secara langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan program atau kegiatan.

"Perencanaan kegiatan harus dilakukan secara matang, dan perlu dikaji secara mendalam. Jangan sampai penurunan ini berakibat luas pada kinerja pemerintahan," ujarnya.

Purwanto mengatakan pemangkasan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah pusat juga terhadap belanja yang dimiliki pemkab,baik belanja modal dan belanja lansung.

"Pemkab harus segera menyusun langkah, bagaimana adanya pemangkasanDAU dan DAK ini, karena bisa berpengaruh,” tuturnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help