TribunJogja/
Home »

News

» Jakarta

LPSK Butuh Dukungan Konkret Presiden

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendatangi Kantor Sekretariat Negara untuk bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno

LPSK Butuh Dukungan Konkret Presiden
ist
Pihak LPSK ketika mendatangi Kantor Sekretariat Negara untuk bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno. Nampak Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai sedang berbincang dengan Mensesneg, Pratikno. Kemarin, Kamis (24/8/2017). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pradito Rida Pertana

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendatangi Kantor Sekretariat Negara untuk bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno.

Kedatangan LPSK adalah untuk membahas rencana pimpinan LPSK bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait pelaporan perlindungan saksi dan korban pada masa pemerintahannya.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya siap melaporkan hasil kerja pemenuhan hak saksi dan korban kejahatan kepada presiden.

Hal ini, sebagai pelaksanaan mandat Pasal 13 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan LPSK bertanggung jawab kepada presiden.

Lanjutnya, pihaknya menilai untuk sesegera mungkin bertemu dengan presiden Jokowi.

Selain sebagai mandat undang-undang bahwa LPSK bertanggung jawab kepada presiden, pertemuan dimaksud juga penting untuk menegaskan posisi LPSK di antara kementerian atau lembaga lainnya.

"Dengan bertemu LPSK, akan terlihat bahwa presiden mendukung perlindungan saksi dan korban kejahatan sehingga dapat dilihat instansi lainnya baik yang berada di pusat maupun daerah," ucapnya saat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno di kantor Sekretariat Negara, kemarin, Kamis (24/8/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai didampingi oleh Wakil Ketua LPSK yaitu, Lili Pintauli Siregar dan Askari Razak, serta Sekretaris Jenderal LPSK yang baru dilantik, Noor Sidharta.

Lebih lanjut, setelah tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, LPSK belum sempat diterima oleh presiden. Kondisi ini tentu cukup janggal, karena sesuai dengan amanat UU, LPSK bertanggung jawab kepada presiden.

"Momen pertemuan dengan presiden juga diharapkan dapat membuat LPSK bisa lebih leluasa dalam bekerja," ucapnya.

Sementara itu, Mensesneg, Praktikno menuturkan, pihaknya mendukung kerja LPSK dalam melakukan pemenuhan hak saksi dan korban. Ia menilai, peran LPSK sangat vital dalam menunjang salah satu poin nawacita Presiden Jokowi.

Dimana negara hadir untuk melindungi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Pratikno menambahkan, terkait rencana bertemunya pimpinan LPSK dengan Presiden Jokowi, ia akan mengagendakan pertemuan tersebut, tentunya dengan menyesuaikan jadwal dari presiden Jokowi sendiri. (*)

Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help