TribunJogja/

Miris, Sejumlah Kasus Pemasungan Masih Kerap Terjadi di WIlayah DIY

Pihak terkait di DIY terus berupaya menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan pemasungan.

Miris, Sejumlah Kasus Pemasungan Masih Kerap Terjadi di WIlayah DIY
Tribun Jogja | Dwi Nourma Handito
Kondisi Tamrin (40 tahun) saat dikurung di dalam kandang yang tak jauh dari rumahnya di Dumpuh RT 3 Argodadi Sedayu, Jumat (11/8/2017). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekitar 14 persen penderita gangguan jiwa di DIY pernah dipasung oleh keluarga atau orang terdekatnya.

Meski tidak bertujuan menyembuhkan, namun pilihan ini diambil untuk menghindari penderita menyakiti diri dan orang lain.

Namun demikian, pihak terkait di DIY terus berupaya menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan pemasungan.

Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia, dr Etty Kumolowaty mengatakan, prevalensi penderita gangguan jiwa di DIY merupakan yang tertinggi secara nasional yakni 2,7 per 1000 orang.

Sementara prevalensi nasional rata-rata 1,7 per seribu orang. Namun demikian, hal ini lebih disebabkan kepada deteksi dini yang bagus dan kesadaran masyarakat.

"Dikatakan tinggi mungkin karena deteksi yang bagus sehingga bisa diketahui seseorang itu sakit sejak awal. Kemudian Stigma masyarakat akan penderita gangguan jiwa sudah sangat berkurang. Kalau dulu ketika ada anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa cenderung disembunyikan, saat ini orang sudah tidak malu lagi mengakuinya," katanya kepada Tribun Jogja, Jumat (11/8) sore.

Dari angka prevalensi 2,7, total penderita gangguan jiwa di DIY menurut dr Etty sekitar 9.500 orang.

Sementara itu, berdasarkan riset yang pernah dilakukan pihaknya pada 2012, dengan mendatangi nama dan alamat penderita, muncul angka sekitar 7.200 orang.

Dari jumlah tersebut, sekitar 14 persennya pernah dipasung. Ada berbagai alasan keluarga melakukan pemasungan.

"Yang pertama adalah keluarga sudah capek mengobati. Biasanya lama sekali prosesnya tidak sembuh-sembuh, akhirnya dipasung. Yang berikutnya adalah demi keamanan si penderita itu sendiri. Biasanya kalau membahayakan orang lain, masyarakat akan mengambil tindakan. Nah, dipasung ini lebih pada pengamanan keselamatan si penderita," paparnya.

Untuk menanggulangi hal ini, lanjutnya, pemerintah daerah DIY sebenarnya sudah memiliki regulasi yakni Peraturan Gubernur no 31 tahun 2014 tentang Pedoman Pemasungan. RSJ Grhsia pun berupaya menanggulangi pemasungan melalui program Bebas Pasung.

"Sejak 2012 ada program bebas pasung. Kalau ada info orang yang dipasung, kami segera mendatangi orang tersebut. Apabila keluarga mengizinkan maka kami bawa orang tersebut ke RSJ untuk diobati. Ketika sudah sembuh, maka kami kembalikan kepada keluarganya," ujarnya.

Sementara tentang kesiapan layanan kesehatan, menurut dr Etty saat ini sudah ada beberapa layanan kesehatan untuk penderita gangguan jiwa. Selain RS Ghrasia, ada pula RSUP Dr Sardjito dan Puri Nirmala yang melayani rawat inap.

Kemudian, RSUD yang ada di DIY juga telah memiliki layanan gangguan jiwa. Ditambah lagi ada beberapa RS swasta yang memiliki layanan sejenis.

"Sementara untuk biaya, apabila penderita memiliki kartu JKN-KIS, maka biaya ditanggung oleh BPJS. Namun kalau belum memiliki, masih ada program Jamkesos dari APBD 1. Kalau memang miskin, bisa mendapatkan layanan Jamkesos dengan rekomendasi Dinas Sosial. Jadi layanan untuk penderita gangguan jiwa sudah baik. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk melapor ke Puskesmas terdekat apabila mengetahui adanya orang dipasung. Laporan akan ditindaklanjuti dan kami dari Ghrasia akan datang untuk mengambil," pungkasnya. (*)

Penulis: toa
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help