TribunJogja/

Raperda Disabilitas Kota Yogyakarta Ditolak Pemerintah DIY, Ini Alasannya

Pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) penyandang disabilitas Kota Yogyakarta kembali mandeg.

Raperda Disabilitas Kota Yogyakarta Ditolak Pemerintah DIY, Ini Alasannya
Tribun Jogja/Padhang Pranoto
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) penyandang disabilitas Kota Yogyakarta kembali mandeg lantaran ditolak pemerintah Provinsi DIY.

Materi raperda tersebut dikritik karena dinilai hanya menyalin Undang-undang nomor 8 tahun 2016.

Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Isnu Broto Imam Santosa mengatakan, raperda penyandang disabilitas Kota Yogyakarta tidak bisa diterima lantaran norma-norma didalamnya masih sama atau menyalin dengan UU nomor 8 tahun 2016.

"Pembentukan Raperda Kota Yogyakarta perlu diperbaiki materi muatannya dengan ketentuan tidak mengatur ulang norma-norma yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, nyatanya ini masih ada copy paste," ujar Dewo.

Ia menjelaskan, berdasarkan amanat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melaksanakan penyusunan Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Namun penjabaran lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dan ketentuan peraturan-perundang-undangan terkait harus menampung kondisi khusus Kota Yogyakarta dalam mengatur pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

"Intinya Perda itu harus lebih implementatif daripada UU-nya itu sendiri," pungkasnya. (*)

Penulis: gil
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help