TribunJogja/

Pemda DIY Tunggu Juknis Pembubaran HTI di DIY

Agung menuturkan akan ada petunjuk tentang apa yang harus dilakukan Pemda DIY dan juga kepada siapa tindakan tersebut akan ditujukan.

Pemda DIY Tunggu Juknis Pembubaran HTI di DIY
(AFP PHOTO / TIMUR MATAHARI)
Aksi HTI_0805 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY tengah menunggu putusan resmi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Agung Supriyanto.

"Kami nunggu barang realnya dulu. Harapan kami putusan Kumham (Kementerian Hukum dan HAM) akan sampai ke seluruh wilayah Indonesia," ujarnya ketika ditemui di Bangsal Kepatihan, Kamis (20/7/2017).

Ketika surat resmi tersebut telah diterima pihaknya, Agung menuturkan bahwa harusnya tidak ada halangan maupun kendala bagi Pemda DIY untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat tersebut.

"Tentu saja nanti akan ada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Gubernur menyampaikan dan menyikapi. Tapi kalau belum ada barangnya, baru keputusan tadi malem, kami kan cari-cari udah dikirim belum. Kami menunggu itu perintah dan keputusan yang jelas," ucapnya.

Melalui surat putusan tersebut, yang akan menjadi petunjuk teknis (juknis), Agung menuturkan akan ada petunjuk tentang apa yang harus dilakukan Pemda DIY dan juga kepada siapa tindakan tersebut akan ditujukan.

Sementara itu, menanggapi pembubaran HTI, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengutarakan bahwa akan menjalankan perintah dari pusat.

Ia pun menegaskan, bahwa untuk HTI yang ada di DIY yang dibubarkan adalah organisasinya.

"Pemerintah pusat melangkah, ya kita melaksanakan kewajiban itu. Hanya membubarkan organisasinya," lanjutnya.

Sultan menambahankan, bahwa pembubaran tersebut tidak perlu menunggu terbitnya Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub).

"Nggak bisa itu. Wewenang Perppunya Presiden," pungkasnya. (*)

Penulis: kur
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help