TribunJogja/
Home »

Jawa

Ormas di Kota Magelang Diharap Segera Melegalkan Statusnya

Kalangan DPRD Kota Magelang meminta kepada seluruh organisasi kemasyarakat (ormas) di Kota Magelang yang sampai sekarang belum terdaftar.

Ormas di Kota Magelang Diharap Segera Melegalkan Statusnya
Net
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Dengan diterbitkannya Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) No 2 tahun 2017, kalangan DPRD Kota Magelang meminta kepada seluruh organisasi kemasyarakat (ormas) di Kota Magelang yang sampai sekarang belum terdaftar, agar sesegera mungkin melegalkan status keormasannya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Magelang, Arifin Mustofa mengatakan, bahwa pihaknya akan meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Magelang, untuk mendata, sekaligus bergerak secara aktif dan cermat soal keberadaan ormas di wilayahnya.

"Bagi ormas-ormas yang belum terdaftar resmi di pemerintah, kami berharap, supaya segera mendaftarkan ormasnya secara legal. Selain itu, kami minta ormas harus mengikuti aturan-aturan yang ada, termasuk sepakat dengan empat pilar kebangsaan," katanya.

Disamping itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga menaruh harap, agar keberadaan Perppu No 2 tahun 2017, tidak dijadikan pemerintah sebagai alat untuk membatasi kebebasan berpendapat dan demokrasi setiap warga negara. Sehingga, ia khawatir, para generasi muda mengalami ketakutan untuk beraspirasi.

"Jangan sampai Perppu ini membuat takut para generasi muda, atau aktivis. Tentu patut menjadi pemikiran kita bersama," tandasnya.

Menurut Arifin, penetapan Perppu merupakan kewenangan presiden dan konstitusional.

Akan tetapi, keberadaan Perppu nantinya perlu diuji di legislatif, baik dari segi materi, ataupun prosesnya, untuk ditetapkan menjadi sebuah undang-undang. Imbuhnya, ia masih mempertanyakan latar belakang penerbitan Perppu itu.

"Berdasar pengamatan saya, presiden membuat Perppu kalau negara dalam keadaan genting. Nah, dalam kondisi saat ini, sejauh mana kegentingan negara, sehingga presiden merasa perlu mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017," cetusnya.

Lebih lanjut, Arifin menambahkan, bahwa salah satu materi Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang cukup menonjol dan belakangan menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat, adalah soal pemberian kewenangan kepada pemerintah, untuk membubarkan ormas tanpa harus melalui proses peradilan.

"Saya menilai materi itu cukup menonjol. Harapannya, jangan sampai bergejolak, terutama di level daerah," tandasnya. (*)

Penulis: aka
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help