TribunJogja/

Miryam Minta Perlindungan ke Pansus Hak Angket KPK

Miryam melakukan 'perlawanan' baru dengan mengirim surat permohonan perlindungan hukum kepada Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.

Miryam Minta Perlindungan ke Pansus Hak Angket KPK
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang dugaan korupsi KTP elektronik, Miryam S Haryani 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan keterangan palsu dalam perkara dugaan korupsi KTP elektronik atau E-KTP, Miryam S Haryani, mengaku tidak takut terkait pembukaan rekaman pemeriksaan dirinya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kini, Miryam melakukan 'perlawanan' baru dengan mengirim surat permohonan perlindungan hukum kepada Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.

Melalui kuasa hukumnya, Miryam berkirim surat ke Pansus Hak Angket KPK.

Kuasa hukum Miryam, Aga Khan mengatakan, permohonan perlingan hukum terkait dengan kejadian yang dialami kliennya saat diperiksa penyidik, ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan lain sebagainya.

"Kami mau jelaskan fakta yang terjadi saat penyitaan, penggeledahan, pada saat penetapan DPO. Mungkin pagi ini (Kamis kemarin--Red) sudah sampai surat saya," kata Aga Khan, seusai persidangan perdana kasus Miryam di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (13/7).

Aga Khan mengakui, kliennya sempat ditawarkan perlidungan dariKPK.

Namun tawaran tersebut adalah alasan KPK untuk menekan Miryam.

"Itu menurut kami buat alasan aja buat menekan Bu Miryam," kata Aga.

Miryam mengatakan, surat perlindungan permohonan hukum kepada Pansus tersebut juga berisi mengenai keberatan dia terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK.

Miryam mengatakan, dia tidak memberikan keterangan tidak benar sebagaimana dalam dakwaan.
 

Politikus Partai Hanura itu mengatakan telah memberikan keterangan yang benar di persidangan.

Miryam mengatakan jika jaksa menilai keterangan yang benar adalah saat penyidikan, politikus Partai Hanura itu membantahnya.

Miryam menyebutkan penyidikan yang dia jalani penuh dengan tekanan.

"Keberatan‑keberatan itu saya sudah kirimkan pengaduan keberatan itu kepada Pansus hak angket," kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu. (*)

Editor: dik
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help