TribunJogja/

Banyak Perusahaan Tak Terdaftar di Gunungkidul, Gaji Karyawann di Bawah Upah Minimal

Hal ini membuatnya tidak mengetahui secara pasti jumlah tenaga kerja yang ada di Gunungkidul. Sehingga upaya pengawasan tidak maksimal.

Banyak Perusahaan Tak Terdaftar di Gunungkidul, Gaji Karyawann di Bawah Upah Minimal
Tribun Jogja/Rento Ari
Ratusan karyawan menggelar aksi unjuk rasa di halaman pabrik. (ilustrasi) 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Sebagian besar perusahaan di Kabupaten Gunungkidul masih belum terdaftar oleh pemerintah.

Hal ini menjadi celah dalam pengawasan perusahaan serta potensi pelanggaran pada upaya pemenuhan hak kepada tenaga kerja.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul, Madyarina Mulyaningsih, mengatakan, masih terdapat pelaku usaha yang belum mendaftarkan perusahaannya kepada pemerintah.

Hal ini membuatnya tidak mengetahui secara pasti jumlah tenaga kerja yang ada di Gunungkidul. Sehingga upaya pengawasan tidak dapat dilakukan maksimal.

"Kami tidak memiliki data yang pasti mengenai jumlah tenaga kerja, hal ini karena banyak perusahaan yang belum terdaftar," ujar Madyarina, Minggu (9/7/2017).

Berdasarkan catatan Disnakertrans Gunungkidul, hingga kini baru sebanyak 284 perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans dari ribuan perusahaan yang ada di Gunungkidul.

Masalah ini dikatakannya dapat menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap perusahaan serta upaya pemenuhan hak bagi tenaga kerja oleh perusahaan.

"Salah satu contohnya adalah pemberian upah sesuai UMK. Banyak perusahaan yang tak terdaftar membayarkan upah pegawai dengan gaji di bawah standar yang telah ditetapkan," ujarnya.

Pihaknya pun bergerak cepat dengan mendata seluruh usaha yang ada di Gunungkidul baik bisnis rumah makan sampai toko oleh-oleh untuk mendapatkan data pasti jumlah pekerja yang ada disana. 

"Kita akan mendata jumlah restoran dan toko oleh-oleh untuk mengetahui secara pasti jumlah pekjerjanya, karena selama ini belum ada yang melapor," ujarnya.

Upaya pendataan ini dinilainya penting sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Gunungkidul, Budiono, mengatakan masih banyak perusahaan di Gunungkidul yang membayarkan upah pekerja dibawah UMK yang telah ditetapkan.

"Dari sisi penerapannya, masih banyak yang belum membayarkan sesuai UMK, alasannya karena pendapatan yang didapatkan tak cukup untuk membayar pegawai," ujar Budiono.

Dikatakannya, Pemkab Gunungkidul dalam hal ini Disnaker semestinya dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Gunungkidul dalam hal upah pekerja. Terlebih perusahaan yang tidak terdaftar di luar jangkauan Disnaker.

"Seringkali meski sudah mendapatkan pendapatan yang besar, beberapa perusahaan membayarkan upah pekerja sesuai UMK, semestinya ditindak tegas" katanya. (*)

Penulis: rfk
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help