TribunJogja/

Vonis Dibacakan Pemkab Klaten Siapkan Sanksi Suramlan

Pemkab Klaten masih menunggu salin surat putusan dari Pengadilan Tipikor Semarang.

Vonis Dibacakan Pemkab Klaten Siapkan Sanksi Suramlan
net
sidang hakim_1706 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pascadibacakan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mempersiapkan sanksi bagi Suramlan, mantan Kasi SMP Dinas Pendidikan Klaten. Besar kemungkinan Suramlan akan dikenakan sanksi disiplin paling berat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi mengatakan meski vonis sudah disampaikan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, namun penentuan sanksi akan dibahas setelahnya.

Pasalnya, Pemkab masih menunggu salin surat putusan dari Pengadilan Tipikor Semarang.

"Surat putusan ini sebagai pijakan untuk menentukan sanksi. Jadi tidak bisa tiba-tiba Pemkab memberikan sanksi, tetap harus sesuai dengan tata adminitratif," ungkapnya ditemui, Selasa (30/5/2017).

Kendati demikian, menurutnya kasus yang menjerat Suramlan dapat dikatergorikan sebagai pelanggaran berat. Terdapat beberapa sanksi yang bisa diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran berat, antara lain diberhentikan dengan tidak hormat.

"Namun pemberian sanksi tergantung kepada keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang didasari dengan putusan pengadilan," kata dia.

Suramlan menjadi terdakwa kasus suap pengisi jabatan kepada Bupati Klaten non-aktif, Sri Hartini. Majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menangangi kasus tersebut menjatuhkan hukuman 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara.

Suramlan ditangkap pada akhir 2016 bersama Bupati Klaten, Sri Hartini dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suramlan dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Plt Bupati Klaten, Sri Mulyani mengatakan setiap ASN yang terlibat korupsi dianggap melakukan pelanggaran berat. Bahkan dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan berbeda dengan kasus pidana umum hingga pantas diberikan sanksi hingga pemberhentian dengan tidak hormat. (*)

Penulis: ang
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help