TribunJogja/

Dipandang Sudah Mampu, Puluhan Ribu Pelanggan Listrik Dicabut Subsidinya

Sesuai data BPS 2012, mereka tidak lagi terdaftar pada basis data terpada (BDT) karena sudah tidak tergolong lagi sebagai warga kurang mampu.

Dipandang Sudah Mampu, Puluhan Ribu Pelanggan Listrik Dicabut Subsidinya
Dokumentasi PLN Area Yogyakarta
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL – Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencabut subsidi listrik untuk 36.400 pelanggan listrik di Kabupaten Gunungkidul.

Sebab, dari basis data terpadu, puluhan ribu pelanggan tersebut tidak lagi menjadi warga kurang mampu.

Manager PLN Wonosari, Didik Supriyadi mengatakan, dari total pelanggan dengan daya 900 VA, sebanyak 36.400 diantaranya subsidinya dicabut.

Hal ini dikarenakan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012, mereka tidak lagi terdaftar pada basis data terpada (BDT) karena sudah tidak tergolong lagi sebagai warga kurang mampu.

"Kami lakukan penyesuaian tarif listrik, karena mereka tergolong sebagai orang mampu. Mereka tidak lagi terdaftar dalam base data terpadu (BDT), subsidi pun tidak diberikan lagi," ujar Didik, Jumat (19/5/2017).

Lanjut Didik, tahun 2017 ini pemerintah melakukan penyesuaian tarif dasar listrik (TDL). TDL telah dilakukan penyesuaian sebanyak tiga kali, mulai dari Januari 2017 sampai Mei 2017 ini.

Hasilnya, dari total 47 ribu pelanggan kelompok daya 900 VA di Gunungkidul, yang mendapatkan subsidi sebanyak 10.400. Penerima subsidi pun hanya diberikan untuk rumah tangga tidak mampu.

"Termasuk untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM), namun tidak untuk UKM," ujar Didik.

Baca: Beli Token Listrik Cuma Dapat Sedikit? Ternyata Segini Tarif Listrik Per Kwh

Didik mengatkaan, perubahan TDL ini mulai diberlakukan pada 1 Mei 2017 ini dan dibayarkan oleh pelanggan 1 Juni 2017 mendatang.Ia pun berharap, agar masyarakat dapat menerima penyesuaian tarif listrik yang baru ini.

"Hal ini untuk mengurangi beban negara akibat subsidi listrik, sehingga subsidi dapat dipergunakan untuk mereka yang kurang mampu," ujar Didik.

Sementara itu, aktivis Jejaring Rakyat Mandiri (Jerami) Rino Caroko, mengkritik kebijakan yang diambil oleh PLN. Menurutnya, data yang dipergunakan oleh PLN dari BPS tidak akurat.

Terlebih data yang ada dan digunakan di data pada tahun 2012 lalu, menurutnya akan sangat bias dengan kondisi yang nyata terjadi di masyarakat.

"Data yang dipergunakan itu dari tahun 2012, sudah bertahun-tahun yang lalu, pasti terjadi perubahan, malah banyak yang tidak tepat," ujar Rino.

Rino pun berharap agar pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan ini, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari karena ketidakcocokan data yang ada dengan kondisi riil masyarakat. (*)

Penulis: rfk
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help