TribunJogja/

Sistem E-Tilang di Klaten Dinilai Masih Minim Sosialisasi

Hal ini terbukti banyaknya warga yang belum mengetahui tidak perlu lagi mengikuti sidang tilang pascasistem tersebut diterapkan.

Sistem E-Tilang di Klaten Dinilai Masih Minim Sosialisasi
Tribun Jogja/Pradito Rida Pertana
Pengendara motor yang terjaring razia melakukan pembayaran e-tilang langsung ke BRI yang disediakan oleh pihak kepolisian. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Meski sudah berjalan tiga bulan, penerapan e Tilang di Kabupaten Klaten masih minim sosialisasi.

Hal ini terbukti banyaknya warga yang belum mengetahui tidak perlu lagi mengikuti sidang tilang pascasistem tersebut diterapkan.

Pantauan Tribun Jogja, Jumat (19/5/2017), puluhan warga mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Klaten untuk mengikuti sidang tilang.

Hal ini sesuai dengan jadwal sidang tilang yang tertera pada surat tilang yang diberikan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Klaten saat menindak pelanggar.

Namun saat tiba di PN Klaten, petugas jaga mengarahkan untuk mengambil bukti tilang di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten di Jalan Pemuda.

"Yang tilang, langsung ke Kejari ya. Tidak di sini," kata petugas PN Klaten kepada warga yang datang untuk mengikuti sidang tilang.

Dengan raut yang bingung, sejumlah warga langsung berbalik keluar menuju kantor Kejari Klaten. Pasalnya, warga tidak mengetahui alasan mengapa sidang tilang tidak dilangsungkan.

"Kata polisi (yang menilang) saya harus ikut sidang hari ini (Jumat). Tapi pas sudah sampai di PN diarahkan ke Kejari," ungkap Firman, salah satu warga yang terkena tilang.

Ia mengaku tidak mengetahui mengapa tidak harus mengikuti sidang tilang seperti biasanya. Lebih bingung lagi, ia diminta untuk mengambil STNK yang diamankan ke kantor Kejari.

"Saya tahunya ikut sidang baru dapat STNK. Tapi tidak tahu kenapa diminta ambilnya justru di Kejari," ujarnya.

Sementara itu, Kepala PN Kelas IA Klaten, Hisbullah Idris mengakui mekanisme e Tilang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Kendati demikian, petugas yang ada di PN Klaten siap menjelaskan kepada setiap warga yang datang untuk mengikuti sidang tilang.

"Ini kan baru, belum lama. Secara bertahap nanti masyarakat juga akan memahami," paparnya.

Terkait dengan pengambilan barang bukti tilang berupa STNK, SIM, maupun kendaraan bermotor di kantor Kejari, ia mengatakan hal itu sesuai dengan kewenangan kejaksaan. Sementara pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menyimpan dan menyerahkan barang bukti.

"Jadi masyarakat yang terkena tilang tidak perlu menghadiri sidang. Cukup membayar denda tilang sesuai dengan putusan dan mengambil barang bukti ke Kejari," ujarnya menjelaskan. (*)

Penulis: ang
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help