TribunJogja/

Bank Tanah Perlu Segera Hadir

"Walaupun terlambat, bank tanah perlu segera hadir. Karena begitu banyak tanah yang sudah dikuasai maupun belum, tidak dioptimalisasi,"

Bank Tanah Perlu Segera Hadir
net
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM - Secara de jure, seluruh tanah di Republik Indonesia adalah tanah negara atau diatur oleh negara.

Namun, menurut Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Penyusunan Bank Tanah, Himawan Arief Sugoto, secara de facto, negara tidak bisa mengendalikan kepemilikan tanah di Indonesia.

Alih-alih mengatur kepemilikan tanah, pemerintah justru semakin kesulitan menyiapkan tanah untuk infrastruktur dan perumahan.

"Walaupun terlambat, bank tanah perlu segera hadir. Karena begitu banyak tanah yang sudah dikuasai maupun belum, tidak dioptimalisasi," ujar Himawan saat acara Property and Mortgage Summit 2017, di Hotel Indonesia, Selasa (16/5/2017).

Kebijakan bank tanah ini sebenarnya bukan barang baru. Himawan mengatakan, pemerintah sudah menggagasnya sejak 1990-an.

Saat ini, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), telah diamanahkan agar bank tanah dibentuk sebelum 2019.

Dalam hal kepentingan masyarakat luas, bank tanah dibanderol dengan harga sangat murah atau bahkan gratis.

Terutama, untuk pembangunan fasilitas seperti taman, lapangan, dan sarana umum lainnya.

"Ini sebagai fungsi pemerintah hadir untuk menyediakan tanah-tanah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan masyarakat umum," kata Himawan.

Ia menambahkan, untuk pembangunan, bank tanah tidak harus menyasar proyek yang menghasilkan keuntungan besar.

Halaman
12
Editor: dik
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help