Sidang Lanjutan Gugatan UMK Hari Ini Dengarkan Keterangan Ahli

Sidang pagi ini dihadiri dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Aliansi Buruh Yogyakarta, dan beberapa dari masyarakat umum.

Sidang Lanjutan Gugatan UMK Hari Ini Dengarkan Keterangan Ahli
Tribun Jogja/Pradito Rida Pertana
Saksi ahli dari pihak tergugat dalam sidang masalah UMK Yogyakarta tahun 2017 di PTUN Yogyakarta, Kamis (13/4/2017) pagi tadi, saksi pertama baju putih, yang kedua baju batik. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pradito Rida Pertana

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Sidang kedelapan terkait permasalahan Upah Minimum Kapupaten/Kota Yogyakarta tahun 2017 berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, Kamis (13/4/2017) pagi ini.

Sidang pagi ini dihadiri dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Aliansi Buruh Yogyakarta, dan beberapa dari masyarakat umum.

Penggugat/pekerja dalam sidang kali ini menghadirkan dua Saksi Ahli dari Fakultas Hukum UGM dan Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kedua saksi ahli tersebut adalah, Prof Dr Ari Hernawan SH MHum (46) dosen Fakultas Hukum UGM yang juga seorang ahli ketenagakerjaan dan Bibianus Hengky Widhi Antoro SH MH dosen dari UAJY juga seorang ahli administrasi negara.

Prof. Dr Ari Hernawan SH. MHum, saksi ahli yang dimintai keterangan dalam sidang pagi ini mengatakan, keberadaan upah minimum di Indonesia berkembang pada tahun 90an dan pada tahun 1998 terjadi reformasi ketenagakerjaan yakni, UU no 13 thn 2003 yang ditetapkan tentang kebutuhan hidup layak dan Upah Minimum.

"Upah minimum adalah upah terendah untuk pekerja dan untuk pencapaian kebutuhan fisik dalam satu bulan," katanya.

Lanjutnya, upah adalah hak kerja yang dibayarkan oleh pemilik kerja kepada pekerja dan keluarganya. Upah Minimum sendiri sebenarnya adalah bagian dari sistem yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Perbedaan dalam Upah Minimum dimaknai sebagai pekerjaan dari dewan pengupahan yang datanya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Tingkat inflasi dengan realita di lapangan tidak berimbang, antara norma dan asas terdapat ketidakharmonisan. Serikat pekerja bertujuan untuk membela kepentingan pekerja dan keluarganya," jelasnya.

Setelah mendengarkan keterangan dari saksi ahli pertama sidang dilanjutkan dengan memanggil saksi ahli kedua yaitu, Bibianus Hengky Widhi Antoro SH MH dosen dari UAJY juga seorang ahli administrasi negara.

Ia menjelaskan, bahwa dalam skep gubernur harus mengacu pada UU no. 30 thn 2012 tentang aspek wewenang yang terdapat batasan dan wilayahnya.

"Peraturan SK Gubernur kalau tidak sesuai dengan diatasnya maka dapat dibatalkan. Suatu peraturan harus sesuai dengan peraturan dasarnya," jelasnya.

Hengky memaparkan, bahwa Pergub seharusnya sesuai dengan PP atau UU yang berlaku.

"Ketika sebuah pergub tidak sesuai dengan PP dan UU maka dapat dibuat peraturan yang baru. Maka dapat disimpulkan bahwa pergub apabila substansinya tidak benar, maka pergub itu sendiri dapat dibatalkan," pungkasnya. (tribunjogja.com)

Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved