TribunJogja/
Home »

Jawa

Pemkab Klaten Kebut Pengisian Jabatan Eselon II

Sri Mulyani mengatakan untuk mempercepat pengisian tersebut, pihaknya sudah mengirimkan permohonan rekomendasi dari Komisi Aparaturn Sipil Negara (KAS

Pemkab Klaten Kebut Pengisian Jabatan Eselon II
bappeda.jatimprov.go.id
Jabatan. (ilustrasi) 

Laporan reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mempercepat proses pengisian jabatan eselon II yang mengalami kekosongan pasca perubahan struktur organisasi Pemkab Klaten.

Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan kerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Plt Bupati Klaten, Sri Mulyani mengatakan untuk mempercepat pengisian tersebut, pihaknya sudah mengirimkan permohonan rekomendasi dari Komisi Aparaturn Sipil Negara (KASN).

Pasalnya rekomendasi tersebut dibutuhkan sebagai landasasan pelaksanaan pengisian.

“Kalau dikatakan mendesak, memang sudah mendesak. Karena bersangkutan dengan pengambilan kebijakan di masing-masing OPD,” ungkapnya usai membuka Rapa Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (Rakorlak) di Pendopo Kabupaten Klaten, Rabu (12/4/2017).

Sebanyak sembilan jabatan eselon II di struktur organisasi Pemkab Klaten mengalami kekosongan. Yaitu Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Saat ini posisi tersebut diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) yang telah ditunjuk.

Menurut Sri Mulyani meski posisinya sebagai Plt, namun kebijakan di masing-masing OPD tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Untuk itu, ia meminta pejabat Plt untuk tidak gamang dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

“Apalagi jika berkaitan dengan pelayanan publik. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat Plt yang sudah ditunjuk, jangan sampai kebutuhan masyarakat yang dikorbankan,” paparnya. (*)

Penulis: ang
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help