LIPSUS: Hanya Ada Satu Lembaga Resmi yang Mengurus Pemakaian Sultan Ground

Kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah Sultan Ground, sebelum lebih jauh melangkah ia meminta masyarakat untuk teliti.

LIPSUS: Hanya Ada Satu Lembaga Resmi yang Mengurus Pemakaian Sultan Ground
net
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Disahkannya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) dan Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) memberikan kejelasan mengenai pengelolaan tanah Kasultanan atau Kadipaten.

Demikian pula, lembaga yang berwenang menanganinya juga telah ditentukan. Apabila ada lembaga lain, maka itu tidak dibenarkan.

Hal tersebut diungkapkan Penghageng Tepas Panitikismo Kraton Yogyakarta, KGPH Hadiwinoto kepada Tribun Jogja, Sabtu (25/3/2017).

Menurutnya, secara legal, keberadaan lembaga lain selain Panitikismo tidak dibenarkan.

"Yang mendapatkan hak berdasarkan UUK adalah Lembaga Kasultanan yakni Panitikismo. Kalau ada yang lain itu tidak benar. Setelah pengesahan UUK dan Perdais ini, kami akan segera melakukan upaya lebih jelas kepada oknum-oknum yang melakukan hal seperti itu. Tidak hanya yang mengatasnamakan HB VII, namun juga yang lain," katanya di ruang kerjanya.

Agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat mengenai masalah pertanahan dan tata ruang, menurut Gusti Hadi, demikian ia akrab disapa, UUK dan Perdais sudah menyatakan dengan jelas.

Karena itu, keberadaan Panitikismo pun sudah memiliki dasar secara hukum.

Namun demikian, kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah Sultan Ground, sebelum lebih jauh melangkah ia meminta masyarakat untuk teliti.

Cek dan ricek di Badan Pertanahan Nasional penting untuk mengetahui status suatu tanah.

"Sebab, di situ ada peta yang jelas menggambarkan mana yang Sultan Ground mana yang bukan. Di DIY ini, mencari status tanah tidak sulit. Yang jelas, tidak ada tanah Kraton yang dikelola yayasan-yayasan yang mengatasnamakan Kasultanan. Kalau ada yang mengaku seperti itu, jelas tidak sesuai UUK maupun Perdais," terangnya.

Kepada masyarakat yang menempati tanah Sultan Ground, Gusti Hadi mendorong masyarakat segera mengurusnya ke Panitikismo.

Dengan demikian, status tanah yang ditempati menjadi jelas. (tribunjogja.com)

Penulis: toa
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help