KPU Tolak Semua Dalil Gugatan Paslon Imam-Fadli di MK

Meski demikian, tim pemenangan paslon Imam-Fadli justru optimis bahwa dalil mereka akan dikabulkan oleh MK.

KPU Tolak Semua Dalil Gugatan Paslon Imam-Fadli di MK
ist
Komisi Pemilihan Umum 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak semua dalil pemohon dalam hal ini tim pemenangan pasangan calon, Imam Priyono- Ahmad Fadli dalam sidang kedua di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (22/3/2017).

Meski demikian, tim pemenangan paslon Imam-Fadli justru optimis bahwa dalil mereka akan dikabulkan oleh MK.

Empat dalil yang disampaikan oleh tim pasangan Imam-Fadli selaku pemohon itu diantaranya adalah dugaan KPU menghilangkan 967 hak pilih pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adanya suara sah namun dinyatakan sebagai suara tidak sah.

Pemilih tambahan yang melebihi jumlah surat keterangan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya. Dan, pasangan calon nomor urut dua Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi selaku pihak terkait melakukan mobilisasi ASN/PNS.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto menjelaskan, pihaknya menolak semua dalil yang diajukan pemohon dalam sidang kedua dengan agenda jawaban termohon atas permohonan pemohon. Pihaknya pun memiliki bukti dan alasan terkait dengan seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon.

“Kami menolak semua dalil yang diajukan,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (22/3) sore.

Penolakan terhadap semua dalil ini, kata dia, mendasarkan pada Pasal 8 Peraturan MK 1/2016, permohonan harus mendasarkan selisih perolehan suara. Sementara, hal itu tidak disampaikan dalam materi yang diajukan oleh pemohon.

Dia menjelaskan, penolakan ini lantaran beragam alasan dan bukti kuat yang dimilikinya. Menurut Wawan, mengenai pemilih tambahan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak hanya berdasar surat keterangan yang diterbitkan Dindukcapil.  Melainkan, juga bisa menggunakan KTP elektronik.

“Kami menolak juga dalil adanya inkonsistensi surat suara tidak sah. Hasil dari pembukaan kotak suara di beberapa TPS ternyata 99 persen konsisten,” jelasnya.

Sementara, pihaknya juga menegaskan jika dugaan menghilangkan 967 hak pilih itu tidak benar. Menurutnya, hal ini merupakan hasil rekapitulasi resmi dari jenjang KPPS. Terutama, terkait undangan pemilih yang dikembalikan karena meninggal dunia, pindah domisili dan lainnya. Hal ini juga sudah diklarifikasi oleh Dindukcapil. (*)

Penulis: ais
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help