TribunJogja/

Tak Ingin Kecolongan Menara Telekomunikasi Ilegal, Dewan Sepakat Tunda Pengesahan Raperda

Alasan penundaan pengesahan Raperda tersebut tak lain karena dewan tak ingin kecolongan dengan hadirnya menara-menara telekomunikasi illegal.

Tak Ingin Kecolongan Menara Telekomunikasi Ilegal, Dewan Sepakat Tunda Pengesahan Raperda
net
menara telekomunikasi 

Sujanarko juga menyinggung legalitas menara telekomunikasi yang tercantum dalam lampiran draf raperda menara telekomunikasi.

Di draf ini tercatat ada 222 titik menara telekomunikasi yang sudah berdiri di Kota Yogyakarta.

“Kami belum tahu apakah ini sudah berizin atau tidak. Fakta di lapangan masih berdiri menara telekomunikasi yang diduga illegal. Maka, kami tidak ingin kecolongan seperti reklame,” imbuh Sujanarko sembari mengatakan tidak dapat memastikan jumlah menara telekomunikasi yang diduga illegal.

Pihaknya dalam kesempatan itu juga membandingkan dengan penerapan perda reklame baru yang akhirnya terjadi kecolongan.

Di satu sisi, banyak reklame belum berizin dan belum membayar pajak, sehingga menjadi temuan BPK.

Pasca penundaan raperda ini, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pimpinan panitia khusus (pansus) raperda menara telekomunikasi.

Komunikasi ini akan disampaikan karena pimpinan pansus raperda itu tidak hadir dalam rapat paripurna tadi. (*)

Penulis: ais
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help