TribunJogja/

Pemkot Wajib Tagih Pajak Reklame, Peralihan Aturan Bukan Jadi Alasan

Hal ini lantaran pendapatan pajak reklame senilai Rp 953,2 juta berpotensi tidak dapat direalisasikan.

Pemkot Wajib Tagih Pajak Reklame, Peralihan Aturan Bukan Jadi Alasan
Tribun Jogja/ M Fauziarakhman
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (FORPI) Kota Yogyakarta mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogyakarta untuk segera menertibkan 13 titik reklame yang masih tersebar di Kota Yogya.

Penertiban mendesak dilakukan karena 13 titik reklame itu menjadi salah satu temuan dari badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan DIY.

Sepertti diketahui, pajak reklame di tahun anggaran 2016 menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hal ini lantaran pendapatan pajak reklame senilai Rp 953,2 juta berpotensi tidak dapat direalisasikan.

Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forpi Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba menjelaskan, beberapa titik reklame yang seharusnya wajib membayar pajak adalah reklame yang terpasang di Jalan Abu Bakar Ali, dua titik di Jalan Magelang, Jalan Pasar Kembang, Jalan RE Martadinata dan Jalan Jogonegaran.

“Secara de facto reklame-reklame ini masih berfungsi, masih menerima manfaat dan masih merupakan obyek pajak, maka seharusnya membayar pajaka reklame. Demi asas keadilan dan kemanfaatan, maka Pemkot tetap menarik pajak reklame tersebut,” tegas Kamba, Minggu (19/3/2017).

Dia menjelaskan, Sat Pol PP dapat memerintah penyelenggara reklame untuk merobohkan reklame tersebut.

Jika, memang tidak ada itikad baik dari penyelenggara reklame dan tidak membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang ada.

Jika memang para penyelenggara reklame tetap tidak mengindahkan permintaan dari Satpol PP Kota Yogyakarta sesuai dengan prosedur yang sudah dijalankan, maka Sat Pol PP Kota Yogyakarta yang memiliki kewenangan sebagai penegak Perda dapat melakukan tindakan tegas.

“Kami merekomendasikan Pemkot segera mendindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK Perwakilan DIY,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: ais
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help