TribunJogja/

Pajak Reklame Jadi Temuan BPK, Pj Wali Kota Harap Tak Ada Kesengajaan

Sulistyo juga berharap adanya pajak reklame yang berpotensi tidak dapat direalisasikan ini bukan faktor kesengajaan.

Pajak Reklame Jadi Temuan BPK, Pj Wali Kota Harap Tak Ada Kesengajaan
Tribun Jogja/ M Fauziarakhman
izin reklame ol 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penjabat Wali Kota Yogyakarta angkat bicara mengenai temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) perwakilan DIY terkait dengan pajak reklame senilai Rp 953,2 juta yang berpotensi tidak dapat direalisasikan.

Pihaknya berharap dewan dan eksekutif bisa bersama-sama membenahi persoalan tersebut.

“Saya menilai persoalan pajak reklame ini karena memang adanya peralihan aturan. Ada peraturan daerah (Perda) baru yang mengatur soal itu,” jelas Penjabat (Pj) Wali Kota, Sulistyo usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (20/3/2017) siang ini.

Sulistyo juga berharap adanya pajak reklame yang berpotensi tidak dapat direalisasikan ini bukan faktor kesengajaan. Akan tetapi, lebih dikarenakan faktor administrative terkait peralihan aturan.

Bahkan, dia menyebut karena adanya peralihan aturan ini membuat beberapa reklame yang sudah berdiri tidak bisa ditutup.

Dalam kasus temuan BPK terkait reklame ini, Sulistyo berharap kalangan legislatif dan eksekutif bisa berkoordinasi dan menata secara bersama-sama reklame tersebut.

“Kami (eksekutif) bersama dengan dewan akan menata bersama-sama,” jelas Sulistyo.

Sementara Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko menilai Perda baru reklame sejauh ini belum optimal dalam mengendalikan reklame liar di Kota Yogyakarta.

Dia menilai Perda inisiatif ini justru membuat banyak pihak kecolongan terkait izin reklame.

“Banyak reklame yang tak berizin yang masih berdiri meskipun sudah ada Perda ini,” katanya. (*)

Penulis: ais
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help