BPK Temukan 11 Temuan dalam PAD Kota Yogya

11 temuan itu terdiri dari enam temuan ketidakpatuhan dan lima temuan terkait desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

BPK Temukan 11 Temuan dalam PAD Kota Yogya
Tribun Jogja/Khaerur Reza
Retribusi parkir jadi salah satu temuan BPK DIY dalam PAD Kota Yogya. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY mengklarifikasi jumlah temuan dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta.

Tak hanya enam temuan, namun BPK menemukan ada 11 catatan pada Tahun Anggaran (TA) 2016.

Kepala Sub Auditur BPK Perwakilan DIY, Nur Miftahul Lail menjelaskan, 11 temuan itu terdiri dari enam temuan ketidakpatuhan dan lima temuan terkait desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Hal ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 05/LHP/XVIII.YOG/01/2017 terkait hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan Daerah TA 2016 pada Pemkot Yogyakarta tertanggal 31 Januari 2017.

"Di LHP, temuannya tertulis jelas, rekomendasinya jelas, termasuk apakah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau tidak," katanya, kemarin.

Dia menyebutkan, enam temuan ketidak patuhan pengelolaan pendapatan daerah yaitu, soal retribusi pelayanan sampah, retribusi terminal, pengelolaan pendapatan pajak hotel restoran dan tempat hiburan, pengelolaan pendapatan reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya, pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan retribusi pasar.

Sementara, lima temuan terkait SPI adalah soal retribusi tempat khusus parkir, pungutan pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pengelolaan piutang daerah.

Menurutnya, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemkot Yogyakarta untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan bayar BPHTB sebesar Rp145,03 juta.

Selain itu juga mengendalikan pengelolaan karcis parkir oleh pihak ketiga dan kewajiban memporforasi karcis, menagih denda retribusi pelayanan pasar minimal Rp26,7 juta dan tunggakan retribusi kios minimal Rp36,1 juta.

“Kami juga meminta Pemkot merinci wajib retribusi pelayanan sampah/kebersihan untuk mengetahui wajib retribusi yang menunggak senilai total Rp363,2 juta,” paparnya.

Pihak BPK juga merekomendasikan Pemkot agar memeriksa wajib pajak hotel restoran dan tempat hiburan yang tidak membayar pajak lebih dari dua bulan serta updating kepemilikan dan perizinannya.

Selain itu juga menganalisa dan memungut pajak reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya minimal sebesar Rp953,2 juta.

“Pemkot juga kami minta memberi sanksi penyelenggara reklame yang tak membayar pajak, termasuk menertibkan reklame selama masa transisi kebijakan penyelenggaraan reklame,” tegasnya.

Menurutnya, sesuai dalam UU 15/2004, jawaban kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan paling lambat 60 hari sejak LHP diterima. (*)

Penulis: ais
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help