TribunJogja/
Home »

Jawa

Disokong Rp 300 Juta, Plt Bupati Minta Saber Pungli Tak Pilih-pilih

Dalam menjalankan tugasnya, tim tidak boleh tebang pilih. Pasalnya pemberantasan pungli harus dilakukan secara menyeluruh.

Disokong Rp 300 Juta, Plt Bupati Minta Saber Pungli Tak Pilih-pilih
tribunjogja/angga purnama
Satgas Saber Pungli Klaten menggelar rapat koordinasi perdana di ruang rapat B2 Setda Klaten, Rabu (15/3). Rapat koordinasi tersebut mengukuhkan kerja Satga Saber Pungli Klaten. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN – Meski sudah dibentuk sejak November 2016, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Klaten baru dikukuhkan Rabu (15/3/2017).

Dengan kondisi tersebut, tim baru bisa menjalankan tugasnya.

Mulai berjalannya Satgas Saber Pungli Kabupaten Klaten ditandai dengan rapat koordinasi yang melibatkan anggota tim dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Klaten.

Rapat tersebut dibuka oleh Plt Bupati Klaten, Sri Mulyani sekaligus mengukuhkan tim Saber Pungli.

“Setelah dikukuhkan, kami berharap tim segera bergerak untuk membersihkan  pungli yang terjadi di Kabupaten Klaten,” katanya ditemui usai membuka rapat koordinasi di ruang rapat B2 Setda Klaten.

Menurutnya dalam menjalankan tugasnya, tim tidak boleh tebang pilih. Pasalnya pemberantasan pungli harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk ke internal institusi yang menggawangi Satgas Saber Pungli.

“Bukan hanya membidik keluar, namun juga ke dalam. Sehingga pemberantasan pungli bisa menyeluruh,” ungkapnya.

Adapun institusi yang menggawangi Satgas Saber Pungli Klaten, antara lain Pemkab Klaten, Polres Klaten, Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten, Pengadilan Negeri (PN) Klaten, dan Kodim 0723/Klaten.

Sementara untuk menunjang kinerja Satgas Saber Pungli, Pemkab Klaten menggelontorkan dana sekitar Rp 300 juta melalui APBD 2017.

“Untuk dukungan dana dimasukkan dalam anggaran Inspektorat. Termasuk kendaraan operasional Satgas Saber Pungli juga sudah disiapkan,” katanya.

Sri Mulyani menambahkan kerja Satgas Saber Pungli harus benar-benar optimal dan tidak menyisakan celah. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden untuk melakukan pemberantasan hingga ke praktik pungli sekecil mungkin.

“Bahkan kalau ada pungli senilai Rp 10.000 tetap ditindak. Di sisi lain, kerja tim juga harus terbuka sehingga bisa dipantau oleh masyarakat secara langsung, termasuk memberikan ruang pengaduaan yang bisa diakses oleh semua pihak,” ujarnya. (*)

Penulis: ang
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help