Home »

Jawa

Siswa-siswa Sebuah SMK di Klaten Diduga Dieksploitasi Cari Pasien Bekam, Uang Disetor ke Sekolah

Total terdapat 15 siswa yang mengikuti progran tersebut, namun baru empat orang yang mengadu ke DPRD Klaten.

Siswa-siswa Sebuah SMK di Klaten Diduga Dieksploitasi Cari Pasien Bekam, Uang Disetor ke Sekolah
Net
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Empat orang siswa salah satu SMK swasta di Klaten mengadu ke DPRD Klaten, Senin (13/3/2017). Mereka mengadukan praktik magang sekolah yang diduga mengarah pada tindakan eksploitasi.

Bersama dengan orangtua dan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Kabupaten Klaten, keempat siswa tersebut ditemui oleh Komisi IV DPRD Klaten.

Kepada legislator, keempat siswa; SIL, SUS, ARU dan HID yang merupakan siswa kelas XI SMK tersebut mengaku tengah mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang digelar sekolah.

Dalam program tersebut, siswa diminta memberikan layanan bekam kepada pasien yang dicari sendiri oleh siswa.

Anggota Komisi IV, Hartanti mengatakan setelah memberikan layanan bekam, setiap pasien ditarik uang jasa sebesar Rp 30 ribu.

Menurutnya pada poin tersebutlah yang diduga menjadi ajang eksploitasi siswa oleh pihak sekolah. Pasalnya, uang yang didapat siswa disetorkan kepada sekolah.

"Ada targetnya, siswa diharuskan mendapatkan 80 pasien dalam satu bulan. Siswa sama sekali tidak mendapatkan hasil dari jasa terapi yang diberikan," ungkapnya.

Total terdapat 15 siswa yang mengikuti progran tersebut, namun baru empat orang yang mengadu ke DPRD Klaten.

Lokasi praktik di beberapa tempat yang kerja sama dengan sekolah dan yayasan. Ironisnya, praktik PKL tersebut dilakukan hingga malam hari.

"Ada siswa yang mengaku hampir jadi korban pelecehan gara-gara praktik sampai malam. Inikan menunjukkan tidak ada pengawasan dari sekolah, sekolah melepas siswa begitu saja," katanya.

Dari penuturan siswa juga diketahui bahwa mereka masuk melalui jalur khusus tanpa dipungut biaya.

Namun dalam masa pembelajaran, siswa diwajibkan mengikuti serangkaian magang yang dinilainya mengarah pada eksploitasi dengan adanya target tertentu sementara siswa masih berusia belasan tahun dan belum saatnya bekerja.

"Dalam pelaksaannya sekolah kurang mendampingi. Padahal mereka (siswa yang mengadu) semuanya perempuan yang usianya sangat muda sehingga rentan menjadi korban kekerasan dan tindakan asusila," katanya menjelaskan.

Untuk itu, kata Hartanti, pihaknya akan berkoordinasi dengan ketua Komisi IV untuk menindaklanjuti masalah ini.

"Kami juga akan mengklarifikasi pihak sekolah dan yayasan terkait dengan program PKL yang diberlakukan bagi siswa. Apakah benar ada program yang mengarah pada eksploitasi, nanti akan segera dikonfirmasikan," ujarnya. (*)

Penulis: ang
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help