TribunJogja/
Home »

DIY

» Bantul

Pengembang Diwajibkan Penuhi Sistem Pengelolaan Sampah

Jika para pengembang tidak memenuhi persyaratan ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul mengaku tak segan bertindak tegas.

Pengembang Diwajibkan Penuhi Sistem Pengelolaan Sampah
tribunjogja/agungismiyanto
Perumahan di Bantul. (ilustrasi) 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pengembang perumahan di wilayah Projotamansari, diharapkan dapat membangun sistem pengelolaan dan pemilahan sampah mandiri di perumahan yang digarap.

Lantaran sistem pengelolaan sampah itu sangat urgent keberadaannya.

Jika para pengembang tidak memenuhi persyaratan ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul mengaku tak segan bertindak tegas.

Kepala Bidang (Kabid) Persampahan, Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Bantul, Antonio Hutagaol, menjelaskan jika para pengembang tak menyertakan sistem pengelolaan sampah, pihaknya tak akan menerbitkan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Sehingga izin prinsip pembangunan perumahan tak bisa dikeluarkan.

"Semisal syarat itu tidak dipenuhi, maka dokumennya (UKL dan UPL) tidak akan kami terbitkan," ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (7/3/2017).

Menurut Anton, sapaan karib Antonio Hutagaol menjelaskan jika sebenarnya sistem pengelolaan dan pemilahan sampah mandiri di setiap perumahan bisa dilakukan berbagai cara. Misalnya dengan bekerjasama dengan jejaring masyarakat setempat.

Pengetatan penerbitan UKL dan UPL di setiap perumahan di Bantul, menurut Anton menang perlu dilakukan. Lantaran selama ini masih ada saja pengembang yang hanya menyertakan sistem pengelolaan sampah hanya di atas kertas.

Sementara dalam prakteknya sistem tersebut belum berjalan, yang menjadikan persoalan baru di perumahan. Padahal urusan sampah sangat penting, karena terkait dengan kebersihan komplek perumahan.

Lanjut Anton, sebenarnya pihak DLH sudah beberapa kali melakukan evaluasi dengan memantau lokasi perumahan, dan terkadang memang ada perumahan yang belum dilengkapi dengan sistem pengelolaan sampah.

Jika hal itu ditemui, pihaknya bakal langsung menghubungi atau menemui pengembang. Untuk menanyakan sistem pengelolaan sampah yang tak kunjung digarap tersebut.

Menurut dia, sebenarnya sosialisasi dari DLH agar para pengembang memenuhi sistem pengelolaan sampah sudah kerap dilakukan, presentasi tersebut tak hanya dilakukan di dalam forum, tapi tak jarang pula memberikan pemahaman itu dilakukan di lokasi penggarapan perumahan.

"Kami juga melakukan evaluasi, dan pemantauan. Untuk membuktikan apa yang mereka sampaikan bukan sekadar di atas kertas," tuturnya.

Saat dihubungi, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Bantul, Wildan Nafis menyebut jika kalangan dewan secara umum mendukung langkah DLH memperketat penerbitan UKL dan UPL, sebagai persyaratan mendirikan izin prinsip perumahan.

"Kalau terkait ini sebenarnya kami belum berkomunikasi dengan DLH, tapi secara umum kami mendukung," paparnya. (*)

Penulis: usm
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help