Pilkada Yogyakarta

Tim Pemenangan Iman-Fadli Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilkada ke MK

Untuk materi gugatan yang diajukan diantaranya adalah bukti hilangnya hak pilih warga.

Tim Pemenangan Iman-Fadli Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilkada ke MK
Tribun Jogja/ Agung Ismiyanto
Salah satu relawan dari paslon nomor urut 1, R Chaniago Iseda menunjukkan foto enam orang pegawai negeri dan pegawai di lingkungan Pemkot Yogya yang diduga tidak netral. Keenam orang ini sedang berfoto bersama dan mengenakan kaus seragam berupa kaus berkerah bertuliskan H & H atau Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Setelah proses rekapitulasi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berakhir di Komisi Pemilihan Umum (KPU), tim pemenangan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 1, Imam Priyono-Ahmad Fadli akhirnya resmi mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, Senin (27/2/2017).

Tim hukum paslon tersebut juga membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap penyelenggara Pemilu.

Antonius Fokki Ardiyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta menjelaskan, pihaknya sudah mendaftarkan gugatan ke MK tersebut, kemarin. Fokki menjelaskan jika pendaftaran gugatan ini juga didampingi tim hukum.

“Kami mendaftarkan gugatan ke MK ini sebagai langkah untuk mengawal hak demokrasi warga. Hari ini sudah kami daftarkan,” katanya, kemarin.

Pendaftaran gugatan ke MK ini, kata dia juga merujuk pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dimana peserta pilkada bisa mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi jika memenuhi ambang batas selisih suara paling banyak sekitar 0,5-2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU provinsi atau kabupaten/kota. Besaran prosentase ini diatur UU sesuai dengan jumlah penduduk di daerah itu.

Menurutnya, di hari yang sama, tim hukum juga membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas inkonsistensi tidak dibukanya kotak suara tidak sah, yang jumlahnya mencapai belasan ribu suara tidak sah.

"Ada PPK yang menolak membuka kotak suara untuk melihat surat suara tidak sah, padahal itu sudah direkomendasikan oleh Panwascam. Makanya kami minta supaya surat suara tidak sah dicermati ulang supaya menjamin hak konstitusi pemilih agar tidak hilang,” ulasnya.

Ketua Tim Pemenangan Imam-Fadli, Danang Rudiyatmoko menjelaskan, untuk materi gugatan yang diajukan diantaranya adalah bukti hilangnya hak pilih warga.

Pasalnya, ada warga sudah meninggal masih masuk dan menerima surat undangan memilih, C6.

Pihaknya juga menemukan fakta ada pemilih yang kehilangan hak konstitusi karena tak bisa memilih.

“Seperti yang sudah disampaikan dalam proses rekapitulasi suara di tingkat KPU. Di antaranya mempertanyakan surat suara tidak sah yang cukup banyak, terjadinya perbedaan tafsir di tingkat penyelenggara. Banyaknya surat suara tidak sah yang mencapai 14.355 suara itu juga menjadi pertanyaan,” katanya. (*)

Penulis: ais
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help