TribunJogja/

Pekan Ini, Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogya Segera Ditetapkan

Penetapan ini rencananya akan dilakukan sebelum memasuki masa reses dalam sidang paripurna pekan ini.

Pekan Ini, Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogya Segera Ditetapkan
net
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif menjadwalkan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan dilaksanakan pekan ini.

Penetapan ini rencananya akan dilakukan sebelum memasuki masa reses dalam sidang paripurna pekan ini.

Wakil Ketua Pansus Raperda KTR, Dwi Budi Utomo menjelaskan, seluruh fraksi memiliki kesepakatan untuk mengusulkan penetapan Raperda ke pimpinan dewan. Rapat terakhir pansus Raperda KTR ini dilaksanakan pada Jumat (13/1) lalu.

“Sesuai agenda, penetapan Raperda KTR akan dilakukan dalam sidang paripurna pekan ini sebelum masa reses,” ujar Dwi Budi, Minggu (15/1/2017).

Dia menjelaskan, pembahasan Raperda ini sudah tidak menemui persoalan krusial. Seluruh fraksi sudah sepakat atas kawasan yang menjadi larangan merokok. Terutama delapan aspek yang termasuk kawasan tanpa rokok.

“Masing-masing wilayah ini adalah layanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat penitipan anak, fasilitas olahraga, tempat kerja, tempat umum dan angkutan umum,” ulasnya.

Dia juga menegaskan jika dalam regulasi tersebut sama sekali tidak melarang perokok aktif untuk merokok. Pihaknya tetap menghormati hak perokok aktif, namun juga memikirkan hak perokok pasif juga.

Perlu diketahui, pembahasan Raperda KTR sempat molor sejak 2013 silam. Hal ini lantaran pembahasan regulasi ini sempat terjadi tarik ulur bahkan penolakan sejak diusulkan. Namun mulai 2016, pembahasan dapat dilakukan secara intensif hingga difasilitasi oleh provinsi.  

Wakil Ketua Fraksi PDIP, Fokki Ardianto mengatakan, adanya regulasi ini aspirasi semua pihak dapat diakomodir. Meskipun pembahasan memerlukan waktu cukup panjang, pihaknya berharap ada keadilan dan keseimbangan dalam finalisasi Raperda KTR.

Di satu sisi, adanya Raperda ini adalah supaya tidak merampas penghidupan masyarakat bawah yang masih bergantung pada aktivitas penjualan produk rokok. Di sisi lain adalah untuk mengendalikan asap rokok.

“Jadi ini bukan persoalan mengejar waktu, namun mengejar konten regulasi yang berkualitas,” papar Fokki. (*)

Penulis: ais
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help