TribunJogja/

Pilkada Yogyakarta

KPU Yogyakarta Akan Batasi Pendukung Paslon Selama Pelaksanaan Debat Publik

Setiap paslon Wali Kota diperbolehkan untuk membawa pendukungnya sebanyak 25 orang.

KPU Yogyakarta Akan Batasi Pendukung Paslon Selama Pelaksanaan Debat Publik
ist
Komisi Pemilihan Umum 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta membatasi jumlah pendukung masing-masing pasangan calon (paslon) yang akan beradu dalam debat publik.

Setiap paslon Wali Kota diperbolehkan untuk membawa pendukungnya sebanyak 25 orang. Hal ini untuk menjaga kondusifitas selama debat berlansung.

"Pembatasan 25 orang pendukung untuk tiap paslon karena mengingat terbatasnya lokasi untuk debat,"ujar Ketua KPU setempat, Wawan Budiyanto, Jumat (13/1/2017).

Dia menjelaskan, pembatasan jumlah pendukung ini tak lain untuk menjaga suasana tetap kondusif selama debat berlangsung.

Selain itu, pendukung juga diminta untuk menjaga ketenangan selama debat yang akan disiarkan di stasiun televisi dan radio pemerintah itu berlangsung.

"Kami sudah membuat aturan larangan bagi pendukung untuk tidak meneriakan yel-yel selama proses debat paslon berlangsung. Hal ini untuk menjaga ketenangan,"ulas Wawan.

Hingga saat ini, Wawan menyatakan masih menyusun materi debat paslon Wali Kota dan wakil Wali Kota. Nantinya, ada tiga tema yang akan menjadi bahan untuk debat publik ini.

Tema pertama adalah soal pembangunan daerah, kedua soal layanan publik dan kesejahteraan sosial, dan ketiga soal permasalahan di Yogya.

Untuk penyusunan materi sesuai tema ini pun nantinya melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Debat paslon juga tidak akan menyertakan panelis, melainkan langsung dipandu oleh seorang moderator. Pihak KPU mengaku belum bisa menyebutkan siapa moderatornya, karena masih dalam tahap pematangan materi debat.

Secara teknis, nantinya akan ada enam sesi dalam setiap materi debat. Adapun durasi yang dibutuhkan mencapai 90 menit dimulai pukul 16.30-18.00 WIB.

Nantinya, setiap sesi bebas dijawab oleh calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota.

"Artinya, pertanyaan moderator tidak mesti dijawab calon Wali Kota atau calon wakil wali kota. Hal ini sesuai dengan simulasi yang sudah dilakukan KPU bersama kedua paslon, " paparnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta berencana untuk menggelar tiga kali debat publik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. (*)

Penulis: ais
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help