TribunJogja/
Home »

DIY

» Bantul

Dishub Bantul Temukan Banyak Kantong Parkir Ilegal di Kawasan Wisata

Setelah pendataan rampung, Dishub berencana melegalkan kantong parkir di kawasan pariwisata.

Dishub Bantul Temukan Banyak Kantong Parkir Ilegal di Kawasan Wisata
Tribun Jogja/Usman Hadi
Sejak Minggu (25/12/2016) pagi sampai siang, ratusan kendaraan bermotor mulai dari sepeda motor, mobil, hingga bus memadati pintu masuk Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Induk Pantai Parangtritis. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul saat ini masih melakukan pendataan kantong-kantong parkir di Bantul, termasuk yang ada di wilayah pariwisata.

Setelah pendataan rampung, Dishub berencana melegalkan kantong parkir di kawasan pariwisata.

Pasalnya selama ini banyak kantong parkir yang dikelola kelompok maupun individu ilegal, dan tidak memberikan kontribusi langsung pendapatan retribusi pemkab.

Menurut Kepala Dishub Bantul, Aris Suharyanta, langkah itu diambil karena kawasan pariwisata di Bantul masih jarang dijumpai kantong parkir resmi.

Dia mencontohkan sepanjang kawasan pantai salah satu pariwisata di Bantul, hanya ada satu kantong parkir berizin, padahal di sana banyak titik-titik kantong parkir.

"Jadi kami tidak mengambil alih kantong parkir di kawasan pariwisata. Setelah didata, kalau belum berizin kami meminta mereka mengurus izin di sini," jelasnya, Jumat (13/1/2017).

Aris bercerita, dalam program ini memang sempat ada kekhawatiran dari pengelola parkir soal pengembalalihan wewenang pemerintah. Kekhawatiran itu sempat didengar langsung Aris, tapi dia memastikan program itu bukan pengambilalihan wewenang, hanya Dishub ingin mendorong agar kantong parkir berizin.

"Kami tidak mungkin mengambil alih, toh kami juga tidak punya personil buat mengurusi," kilahnya.

Saat ditanya besaran retribusi nantinya yang harus disetor pengelola parkir ke Dishub, Aris menyebut hal itu tergantung kesepakatan.

Prosedurnya Dishub melayangkan blangko ke pengelola parkir, setelahnya pengelola parkir mengisi sendiri besaran retribusi yang harus disetor ke pemerintah.

"Untuk besaran retribusi bukan dari berapa jumlah iyuran parkir yang didapat, tapi dari kesepakatan," ungkapnya.

Aris menyebut jika paling lambat hari raya idul fitri program pelegalan parkir di objek wisata selesai. Sehingga semua kantong parkir ilegal, terutama di kawasan pariwisata berizin dan tertata rapi.

"Kami ingin mengupayakan upaya-upaya personal, pendekatan ke pengelola parkir," tambahnya.

Kabid Lalu Lintas Dishub Bantul, Agus Jaka Sunarya, menambahkan jika keinginan Dishub melegalkan kantong parkir di kawasan objek wisata tak lain untuk mengoptimalkan potensi lahan parkir di Bantul. Pasalnya kontribusi retribusi kantong parkir di Bantul belum optimal, sementara masih sering ada pelanggaran terutama di kantong parkir ilegal.

"Harapan kami pelaksanaan parkir bisa sesuai dengan perda yang sudah ada," ungkapnya. (*)

Penulis: usm
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help