Suap Jabatan di Klaten Terkuak, Formasi SOTK Belum Diubah

Indikasi tersebut semakin menguat dengan tertangkapnya sang bupati sesaat menjelang pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural SOTK 2017.

Suap Jabatan di Klaten Terkuak, Formasi SOTK Belum Diubah
TRIBUNJOGJA.COM | Obed Doni | Twitter
Kantor Dinas Bupati Klaten atau biasa disebut Kantor Pemkab Klaten tampak dari sisi jalan, dan terpampang foto Bupati Klaten, Sri Hartini yang cukup besar. Terlihat Pedopo Pemkab Klaten yang telah dipasangi tenda dan sejumlah kursi lipat tampak diluar. Tenda dan kursi lipat itu rencananya akan digunakan untuk acara pelantikan dan pengukuhan pejabat SOTK tahun 2017 yang digelar Jumat (30/12/2016). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Terkuaknya suap jabatan yang mengalir ke kantong Bupati Klaten, Sri Hartini memunculkan indikasi adanya pejabat yang membeli kursi jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2017.

Indikasi tersebut semakin menguat dengan tertangkapnya sang bupati sesaat menjelang pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural SOTK 2017.

Meski agenda yang sejatinya berlangsung Jumat (30/12/2016) malam itu urung digelar lantaran tertangkapnya Sri Hartini sebagai pemegang tampuk pemerintahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun belum ada perubahan formasi SOTK 2017.

Padahal saat ini KPK mengklaim sudah memegang daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyetorkan “uang syukuran” kepada bupati.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Sartiyasto mengatakan perubahan formasi SOTK 2017 masih menunggu penunjukan Plt Bupati. Kendati demikian, ia tidak memastikan ada tidaknya perombakan itu.

“Masalah ini nanti akan dibahas lagi dengan pimpinan (Plt Bupati),” katanya saat dihubungi, Minggu (1/1/2017).

Diakuinya penentuan formasi tersebut, terutama untuk tingkat eselon V hingga III, melalui mekanisme usulan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang salah satunya dari unsur BKD.

Namun penentuannya tetap berada di tangan Bupati sebagai pimpinan.

“Sehingga bila dilakukan perombakan, maka hal itu merupakan kewenangan dari pimpinan, dalam hal ini Plt Bupati,” paparnya.

Meski belum ada kepastian perombakan formasi, Sartiyasto mengatakan pihaknya sudah menon-aktifkan Suramlan, Kasi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten sebagai PNS.

Hal ini lantaran yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Bupati Klaten, Sri Hartini.

“Tapi untuk sanksi permanennya, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Yaitu menunggu putusan hukum yang inkrah,” kata dia.

Perlu diketahui dalam SOTK baru, sebanyak 803 pejabat yang akan mengikuti pelantikan dan pengukuhan. Sebanyak 20 pejabat merupakan eselon II, 156 pejabat eselon III, 577 pejabat eselon IV, dan 50 pejabat eselon V. (*)

Penulis: ang
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved