LBH Yogyakarta Sebut Penggusuran Bangunan di Gumuk Pasir Bantul Melanggar HAM

Dalam penggusuran kemarin juga terdapat warga terdampak yang pingsan, berteriak, dan menangis

LBH Yogyakarta Sebut Penggusuran Bangunan di Gumuk Pasir Bantul Melanggar HAM
Tribun Jogja/ Usman Hadi
Kondisi penggusuran paksa puluhan bangunan di zona inti Gumuk Pasir, yang dilakukan gabungan aparat pemerintah, Rabu (14/12/2016) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Usman Hadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Penggusuran bangunan secara paksa menggunakan alat berat di zona inti Gumuk Pasir, yang dilakukan Pemkab Bantul Rabu (14/12/2016), dinilai LBH Yogyakarta jelas-jelas melanggar HAM.

Buktinya penggusuran paksa tersebut dilakukan aparat pemerintah menggunakan alat berat, yang sangat tidak memanusiakan warga terdampak.

Selain itu dalam penggusuran kemarin juga terdapat warga terdampak yang pingsan, berteriak, dan menangis saat melihat bangunan miliknya digusur aparat.

Berbekal bukti tersebut, LBH Yogyakarta mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Komnas HAM, tujuannya tak lain agar pelanggaran HAM yang dilakukan Pemkab Bantul saat proses penggusuran bisa diusut, karena jelas-jelas telah berebut hajat hidup warga terdampak, dengan mengindahkan upaya-upaya musyawarah dengan warga.

"Dari kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM," jelas Direktur LBH Yogyakarta, Hamzal Wahyuddin, Kamis (15/12/2016).

Hasil dari aduan yang dilontarkan LBH Yogyakarta ke Komnas HAM, menurut Hamzal mulai membuahkan hasil. Hasilnya Komnas HAM minggu depan berencana datang langsung ke Yogyakarta, untuk melihat langsung kondisi warga terdampak pasca penggusuran paksa oleh aparat pemerintah.

"Baru hari ini (Kamis, 15/12/2016) kami mendapatkan respon dari Komnas HAM, katanya minggu depan mau datang langsung ke lokasi (Parangkusuko)," bebernya.

Hamzal menyebut jika kehadiran Komnas HAM untuk meninjau langsung lokasi penggusuran itu sangat perlu, guna menguatkan dugaan pelanggaran HAM yang telah dilakukan pemerintah.

Apalagi dalam proses penggusuran kemarin, jelas-jelas yang terjadi adalah penggusuran paksa, dengan merampas hak sosial, ekonomi, dan budaya segenap warga terdampak.

"Pemerintah juga merampas hak penghidupan dan hak ruang hidup warta Parangkusuko," ungkapnya. (*)

Penulis: usm
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved