TribunJogja/
Home »

DIY

» Bantul

Trotoar di Jogja Tak Ramah bagi Tuna Daksa, Raperda Disabilitas Jangan Tak Ditunda

Selain digunakan sebagai lahan parkir, masih di tempat yang sama, trotoar digunakan untuk berdagang, hingga mendisplay barang dagangan.

Trotoar di Jogja Tak Ramah bagi Tuna Daksa, Raperda Disabilitas Jangan Tak Ditunda
Tribun Jogja
Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di pinggir trotoar di titik Nol Kilometer. (ILUSTRASI) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Meski tiap ruas jalan di Kota Yogyakarta memiliki trotoar yang diperuntukkan bagi pejalanan kaki dan penyandang disabilitas, namun tak sedikit trotoar yang disalahgunakan.

Baik digunakan untuk berdagang, hingga diserobot pengendara kendaraan bermotor karena lalu lintas padat.

Misalnya seperti di Jalan Brigjend Katamso. Di sisi barat, sebagian besar trotoar digunakan sebagai lahan parkir oleh tempat usaha setempat.

Selain digunakan sebagai lahan parkir, masih di tempat yang sama, trotoar digunakan untuk berdagang, hingga mendisplay barang dagangan.

Sementara di Jalan Pembela Tanah Air, trotoar sisi utara yang berada di jembatan sering diserobot pengendara sepeda motor jika lalu lintas padat.

Baru-baru ini, warga setempat geram dan menaruh bongkahan cor di tengah trotoar agar pengendara sepeda motor tak lagi melintas.

Salah seorang tuna daksa, Edi menilai, mayoritas trotoar yang ada di Kota Yogyakarta tak ramah bagi penyandang disabilitas sepertinya.

Sebab ketika menggunakan kursi roda, dirinya kesulitan untuk mengakses trotoar. Pun menurutnya, tuna daksa adalah pihak yang paling dirugikan atas penyalahgunaan trotoar.

“Walaupun ada pedagang atau parkir, pejalan kaki masih bisa lewat. Kalau lewat jalan aspal, mereka tidak begitu masalah karena bisa minggir. Kami yang paling dirugikan,” ujarnya saat dihubungi Tribun Jogja, Selasa (1/11/2016) sore.

Bagi Edi, bepergian ke tempat umum merupakan hal yang menakutkan bagi tuna daksa. Terlebih jika tidak ada pendamping.

Menengok ketika trotoar disalahgunakan, dirinya harus mengakses jalan aspal yang digunakan oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan tidak pelan.

”Lihat, apa ada tuna daksa terlihat di jalan umum menikmati trotoar atau fasilitas umum? Tidak kan? Jika di berbagai tempat terlihat banyak tuna daksa, Yogyakarta baru bisa dikatakan kota ramah difabel,” tegasnya.

Dia pun mengungkapkan, dirinya sangat berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Yogyakarta tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas segera disahkan.

Meski tidak menjamin tuna daksa mendapat aksesibilitas, setidaknya tuna daksa memiliki harapan untuk menikmati fasilitas publik.

”Saya sedih membaca di surat kabar, Raperda perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas ditunda pembahasannya sampai tahun depan. Saya sangat berharap, Raperda itu dapat menertibkan penyalahguna trotoar,” papar Edi.

Seperti diketahui, DPRD Kota Yogyakarta berniat untuk menunda pembahasan Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Sebab pemerintah pusat pada April 2016 lalu mengesahkan Undang-Undang (UU) nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas.

Dengan demikian, Naskah Akademik (NA) Raperda yang sebelumnya mengacu pada UU nomor 4/1997 tentang penyandang cacat tak lagi berlaku.

DPRD Kota Yogyakarta berniat untuk menunda pembahasan karena pembuatan NA, setidaknya memakan waktu sekitar tiga bulan.

”Dengan adanya UU tentang disabilitas yang baru, maka Raperda harus mengacu peraturan baru itu. Raperda itu merupakan inisiatif dewan,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Masalah Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Tri Maryatun.

Berdasar data dari Dinsosnakertras, penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta mencapai 2.166 jiwa di tahun 2015 lalu.

Sementara berdasar data dari Dinas Kimpraswil, 163,47 dari 184,4 kilometer trotoar di Kota Yogyakarta belum ramah bagi penyandang disabilitas. (*)

Halaman
Penulis: mrf
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help