Tak Bisa Dapat Sertifikat Tanah, Warga Keturunan Lapor ke Ombudsman

ORI DIY mendapat laporan dari warga keturunan yang tidak bisa mendapat sertifikat hak milik terhadap dua sebidang tanah di Ngestiharjo, Bantul.

Tak Bisa Dapat Sertifikat Tanah, Warga Keturunan Lapor ke Ombudsman
net
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kantor Perwakilan Ombudsman RI (ORI) DIY mendapat laporan dari warga keturunan yang tidak bisa mendapat sertifikat hak milik terhadap dua sebidang tanah di Ngestiharjo, Bantul karena permohonannya tidak dikabulkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Bantul.

Asisten Ombudsman Dahlena kepada Tribun Jogja Kamis (14/4/2016) mengatakan, pelapor yang merupakan warga Godean, Sleman tersebut tidak dikabulkan hak milik tanah karena terkendala Surat Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada WNI Non-Pribumi.

Aturan itu diteken oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam VIII pada 1975.

"Surat instruksi tersebut yang menjadi alasan BPN Bantul tidak memberikan izin. Sebagai lembaga pengawasan publik, kami mencoba mengkaji sistem pelayanan di BPN Bantul dan melihat apakah ada dimensi hukum dibalik itu,"ujar Dahlena.

Ia juga akan meminta penjelasan dan klarifikasi kepada dinas terkait. Karena itu, pada Kamis (14/4/2016) ORI DIY mengundang tiga instansi terkait yakni Biro Hukum DIY, Kanwil BPN RI DIY, dan BPN Bantul. Namun hanya Biro Hukum DIY yang hadir.

Dahlena menjelaskan, sebelumnya di Mahkamah Agung (MA) telah ada gugatan terhadap instruksi tersebut, namun MA menolak gugatan karena instruksi bukan termasuk hierarki perundang-undangan sehingga tidak bisa diuji.

Kepala Kantor Wilayah BPN RI DIY Arie Yuwirin, saat diminta keterangan perihal tersebut, dirinya menyebut bahwa instansinya mengacu pada keputusan MA. "Kita patuh dan mengacu pada putusan MA saja,"ujarnya. (tribunjogja.com)

Penulis: gil
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help