Pansus DPRD DIY : Kami Nyatakan Perang pada Miras Oplosan

Perlu disusun mekanisme tentang pelibatan masyarakat pada penegakan dan pengawasannya.

Pansus DPRD DIY : Kami Nyatakan Perang pada Miras Oplosan
net
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu ini mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol (mihol) dan pelarangan minuman oplosan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tersebut, Huda Tri Yudiana mengatakan, Raperda inisiatif Pemerintah Daerah (Pemda) DIY ini dianggap masih belum detil.

“Raperda ini harus didetilkan lagi dan diperluas, termasuk segmen pengawasan,” kata Huda saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/8/2015).

Ia mengatakan, pengawasan yang dimaksud adalah dengan melibatkan masyarakat untuk memiliki kewenangan bertindak dengan cara melaporkannya. Perlu disusun mekanisme tentang pelibatan masyarakat pada penegakan dan pengawasannya.

“Kalau hanya mengandalkan Satpol PP dan Polisi saja tidak mungkin. Kita sangat paham mereka jumlahnya berapa sih? Sehebat-hebatnya Satpol PP dan Polisi tetap tidak bisa menjangkau,” katanya.

Kemudian, peredaran bahan minuman oplosan perlu diatur. Tujuannya adalah untuk mengendalikan penjualannya supaya tidak setiap orang bisa mengoplos. Penjual oplosan dan pelaku perlu diberikan sanksi yang tegas.

“Menurut saya, ngoplos ini sudah sangat memprihatinkan. Spiritus, alkohol teknis, metanol, kok dipakai minuman. Logikanya di mana?” ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selain itu, menurut Huda, tempat yang dipergunakan untuk penjualan mihol dan oplosan juga perlu diatur. Sanksi juga harus dipertegas terhadap pemilik/pengelola tempat yang tidak memiliki izin, dan tempat yang dipergunakan untuk meminum olposan.

“Mihol tidak hanya peredaran saja yang dibahas, sanksi juga perlu diberikan berkaitan dengan tempat mereka mabuk. Kalau mabuk kemudian memukuli orang di jalan, ini kan tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Huda mengungkapkan, draf Raperda ini masih hanya sebatas pada upaya penegakan, belum pada upaya pencegahan. Menurutnya, pada pasal pembinaan dan pengawasan diperlukan penjelasan yang lebih detil dan tegas.

Namun demikian, pihaknya mengapresiasi Pemda DIY yang berinisiatif membuat Perda tentang pengendalian dan pengawasan mihol dan pelarangan minuman oplosan. Karena, kata Huda, minuman oplosan sama bahayanya dengan narkoba.

“Jika ada yang mengatakan perang pada narkoba, kami di Pansus menyatakan perang pada oplosan. Karena narkoba dengan oplosan mirip, mematikannya juga mirip. Coba dihitung berapa korban meninggal akibat oplosan,” tegasnya.(*)

Penulis: had
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved