TribunJogja/
Home »

Jawa

Bawaslu Minta Masyarakat Aktif Pantau Pilkada

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat untuk mewaspadai adanya politik uang atau money politics dan mobilisasi birokrasi pada Pilkada 2015.

Bawaslu Minta Masyarakat Aktif Pantau Pilkada
tribunjogja/agungismiyanto
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat untuk mewaspadai adanya politik uang atau money politics dan mobilisasi birokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, dalam acara Sosialisasi Pengawas Partisipatif Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Jateng, di Gedung Wanita Kota Magelang, Sabtu (1/8). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat untuk mewaspadai adanya politik uang atau money politics dan mobilisasi birokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015.

Hal ini lantaran masih banyak calon petahana yang maju dalam Pilkada mendatang.

“Kami minta masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif mengawasi Pilkada ini. Kami juga menjamin siapapun yang berani untuk melaporkan kalau ada temuan pelanggaran,” jelas Ketua Bawaslu Jateng, Abhan Misbah, dalam acara Sosialisasi Pengawas Partisipatif Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Jateng, di Gedung Wanita Kota Magelang, Sabtu (1/8/2015).

Selain itu, Abhan menjelaskan, dengan banyaknya incumbent yang maju dalam Pilkada di Jawa tengah, salah satunya adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang, berpeluang terjadi mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS). Termasuk, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

“Hal-hal semacam inilah yang menjadi objek pengaawasan dari Panwaslu. Agar, tidak terjadi pelanggaran, kami mengawasi penggunaan fasilitas negara, netralitas TNI-Polri, dan juga mobilisasi birokrasi,” paparnya.

Sejauh ini, belum ditemukan adanya mobilisasi PNS, money politics, ataupun pelanggaran lainnya.

Meski demikian, pengawasan terus dilakukan. Bahkan, dia menjamin jika memang ada alat bukti yang kuat, pihaknya tidak segan-segan untuk memproses pelanggaran yang dilakukan oleh paslon tertentu.

Menurutnya, dalam pelaksanaan Pilkada mendatang juga rawan terjadinya konflik kepentingan di masyarakat. Hal inilah yang pelu diperhatikan agar masyarakat tidak ikut larut dalam konflik tersebut.

Dia juga menambahkan, partisipasi aktif dari masyarakat memang tidak mudah, karena banyak kendala yang ditemui.

Menurutnya, ada banyak faktor mengapa masyarakat masih enggan melaporkan pelanggaran, diantaranya sisi kekurangan regulasi yang ada di Panwaslu, kemudian implikasi hukum yang harus diterima.

“Ketika masyarakat lapor, maka dia menjadi sibuk karena harus menjadi saksi di panwas, saksi di penyidik kepolisian, dan di sidang pengadilan. Hal seperti ini membutuhkan kesadaran masyarakat terutama membangun kesadaran berpolitik, sehingga proses yang demikian harus dihadapi,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga membeberkan, pada saat pelaksanaan pemilihan legislatif maupun Pilpres lalu, baru 15 persen partisipasi masyarakat dibanding temuan yang diperoleh Panwaslu.

Karenanya, Bawaslu Jateng terus mendorong partisipasi masyarakat salah satunya dengan melakukan sosialisasi.

Dalam sosialisasi itu, peserta sosialisasi di Kota Magelang diikuti oleh Assisten I Sekda Kota Magelang Tony Agus Priyono SH, dandim 0705 Magelang Letkol Arm I Made Gede Antara, parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi. (Tribunjogja.com)

Tags
Pilkada
Penulis: ais
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help