TribunJogja/

Pilpres 2014

Kartu Indonesia Sehat Cakupannya di Seluruh Wilayah Indonesia

Calon presiden Joko Widodo mempunyai program unggulan di bidang kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kartu Indonesia Sehat Cakupannya di Seluruh Wilayah Indonesia
Tribun Jogja/ Hendra Krisdianto
Anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, yang juga anggota DPR RI Komisi IX, Rieke Diah Pitaloka saat berkunjung ke kantor Tribun Jogja, Senin (23/6/2014). Rieke sedang menjelaskan tentang Kartu Indonesia Sehat.

Laporan Reporter Tribun Jogja, M Nur Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Calon presiden Joko Widodo mempunyai program unggulan di bidang kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, program tersebut dinilai berbenturan dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2014.

Anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, yang juga anggota DPR RI Komisi IX, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, KIS adalah penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan yang sudah ada. Program itu akan memberikan akses kesehatan yang lebih luas kepada seluruh warga Indonesia.

“Kartu ini mengembalikan jaminan penyelenggaraan kesehatan sesuai undang-undang. Sistemnya penyelenggaranya adalah melalui BPJS selaku badan, sementara KIS adalah programnya,” kata Rieke saat berkunjung ke kantor Tribun Jogja,  Senin (23/6).

Ia mengatakan, KIS juga tidak ada sekat kedaerahan sebab cakupan cakupan pelayanan KIS akan lebih luas. Berbeda dengan kartu BPJS hanya bisa digunakan untuk di wilayah tempat kartu itu diterbitkan untuk menerima pelayanan kesehatan.

“Sistemnya yang sekarang ini luar daerah nggak bisa masuk ke rumah sakit di daerah lainnya. Kalai pakai KIS rakyat selama menjadi warga Negara Indonesia dan berada di Indonesia maka dia tidak boleh ditolak di rumah sakit karena alas an miskin,” katanya.

Sesuai undang-undang, lanjutnya, setiap rumah sakit juga tidak boleh menolak pasien. Maka pemberlakuakn KIS ini juga akan diberlakukan di seluruh rumah sakit di Indonesia, termasuk juga rumah sakit swasta.

Adapun penerimanya adalah diprioritaskan warga Negara yang tidak mampu, yaitu mereka yang penghasilannya di bawah upah minimum kota atau kabupaten. Kategori ini dapat diketahui melalui tingkat daya beli perbulan di bawah Rp 500 ribu perbulan. Secara nasional ada sebanyak 121 juta orang. Sedangkan masyarakat yang tidak punya upah terdapat sebanyak 161 juta orang.

“Jadi sekitar Rp 60 triliun kebutuhannya. APBN 2015 sekitar Rp 1.900 triliun, jadi masih cukup. Kalau patuh pada undang undang kesehatan maka ada lima persen anggarannya. Kalau dijumlah sekitar Rp 95 triliun,” ungkapnya.

Sementara apabila anggaran yang ada dinilai masih minim, maka ada 2 opsi yang ditawarkan, antaralai efisiensi penghematan energi, konversi BBM ke gas dan penghematan listrik. Sementara dari sumber baru, berupa meningkatkan pembiayaan pada perkebunan, real estate sekitar 14 persen.

“Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Pasti bisa,” ujarnya. (Tribunjogja.com)

Penulis: had
Editor: tea
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help