Jumat, 28 November 2014
Tribun Jogja
Home » Jawa

Panwaslu Kabupaten Magelang Terima Laporan Indikasi Keterlibatan PNS dalam Pilkada

Kamis, 12 September 2013 07:31 WIB

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG
- Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, dan pejabat struktural diminta untuk tidak melibatkan diri dan mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Bupati 27 Oktober mendatang. Jika terjadi hal tersebut, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Magelang siap memberikan sanksi dan tindakan tegas.

Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu, Wardoyo mengatakan sejauh ini telah menerima laporan dari warga masyarakat tentang adanya indikasi keterlibatan pejabat struktural, PNS, maupun kepala desa dan perangkat selama tahapan Pilkada.

“Laporan tersebut baru merupakan informasi awal dan masih kami tampung. Hampir rata-rata laporan melalui telepon,” jelasnya, Rabu (11/9/2013).

Ia mengatakan sejauh ini masih bersifat menampung laporan, meski demikian setelah penetapan pasangan calon (paslon) pada Kamis (12/9/2013) ini, pihaknya siap menindak tegas sesuai peraturan perundang- undangan. Jika, ditemukan adanya laporan dan keterlibatan unsur-unsur yang disebutkan tersebut.

Wardoyo mengatakan larangan keterlibatan PNS, secara jelas diatur dalam PP 53 th 2010 tentang disiplin PNS pasal 4 nomor 15 huruf a-d. Dalam peraturan disebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah baik dengan kegiatan maupun menggunakan jabatan.

Ia melanjutkan, jika seorang PNS diindikasikan terlibat akan mendapatkan hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7. “Hukuman bisa berupa penundaan gaji, kenaikan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat," ulasnya.

Peraturan lain yang mengatur larangan keterlibatan pejabat struktural (hakim, pejabat BUMN/ BUMD, kepala desa) yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 79 nomor 1 dan 4, serta pasal 80. Sedangkan sangsi bagi yang melanggar diatur dalam pasal 116.

Sementara, bagi perangkat desa yang terlibat akan dikenai peraturan berbeda lagi, yaitu Perda Nomor 2 tahun 2010  tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat desa pasal 27, 35, dan 36.

"Sangsinya diatur dalam pasal 37 berupa hukuman disiplin," terangnya.

Wardoyo menambahkan, akan melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak yang dimaksud. Sehingga,  paslon bisa memahami dan tidak akan melakukan pelanggaran lagi pasca penetapan paslon.

Sementara itu, sesuai dengan jadwal, Ketua KPU Kabupaten Magelang, Makmun Rohmatullah menambahkan, untuk hasil verifikasi syarat administrasi semua Bapaslon masih menunggu rapat pleno. Rencananya, Rabu (11/9) hari ini sudah ada keputusan.

“Untuk tahapan Pilbup selanjutnya, kami akan ada penetapan pasangan calon akan dilakukan tanggal 12 September besok. Akan tetapi, akan diumumkan secara resmi pada 13 September," tandasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)
Penulis: ais
Editor: mon

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas