Sabtu, 23 Mei 2015
Home » Yogya » Bantul

PBHI: Sidang Kasus Cebongan Tragedi Memilukan

Sabtu, 22 Juni 2013 10:06

PBHI: Sidang Kasus Cebongan Tragedi Memilukan
TRIBUNJOGJA/THEODORA RANA ATMADJA
Para terdakwa berkas pertama kasus penyerangan LP Cebongan saat sidang perdana di Pengadilan Militer (Dilmil) II - 11 Yogyakarta, Kamis (20/6/2013).

Selain suasana gaduh kerap terdengar di luar ruang sidang, dakwaan Oditur menurutnya terkesan tidak serius. Dakwaan Oditur sebagai jaksa, menurutnya, tidak fokus. Pasal pembunuhan berencana, yaitu 340 KUHP memiliki ancaman pidana tinggi. Namun oleh Oditur masih dibubuhkan pasal penganiyaaan 351 KUHP dan pasal pengeroyokan 170 KUHP yang ancaman pidananya rendah.

Dengan demikian, dia menduga target Oditur adalah agar para terdakwa dipidana dengan hukuman ringan. Padahal, menurutnya, tujuan sanksi pidana untuk memberikan efek jera pada pelaku dan memberian rasa keadilan pada korban.

PBHI juga menilai Oditur Militer dalam dakwaan terkesan mendiskreditkan korban dengan menyebutnya sebagai kelompok preman. Disayangkan pula, pemakaian istilah itu tanpa ada penjelasan definisi hukum arti preman dan pembuktiannya. Hal itu menurutnya berarti mewacanakan pembenaran praktik penghilangan paksa nyawa orang, atau extra judicial killing sebagaimana diduga dilakukan 12 terdakwa anggota Kopassus.

Lepas dari materi dakwaan, Andi mengatakan, dari sisi pengamanan pun persidangan itu terkesan gaduh. Andi berkomentar atas kegaduhan dan suasana terkesan ribut di Pengadilan Militer Yogyakarta selama persidangan, sesuai monitoringnya. Menurutnya, TNI maupun Polri telah gagal menjaga kewibawaan dan kehormatan negara.

Sebagaimana pengamatannya, di Dilmil itu banyak milisi yang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar gedung. Itu menurutnya bentuk tindakan contemp of court atau penghinaan pada pengadilan. Selain itu, sikap tidak semestinya juga terlihat saat massa mengintimidasi petugas negara dari Komnas HAM. Beberapa anggota ormas bahkan mencaci maki rombongan Komnas HAM dengan kata-kata kasar.

"Mobil rombongan Komnas HAM digebrak, sehingga sangat ironis di Kota Yogyakarta yang dikenal santun dan berbudaya terjadi hal demikian," kata Andi, Jumat (21/6/2013).

Andi menegaskan, hal semacam itu, disebutnya penodaan kewibawaan dan kehormatan negara, tidak akan terjadi jika polisi dan TNI mengoptimalkan perannya. Dia meyakini sebenarnya polisi dan TNI dapat mencegah atau meredam semua itu.

Halaman12
Penulis: ose
Editor: evn
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas