• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribun Jogja

Bidan di Gunungkidul Keluhkan Lambatnya Pencairan Jampersal

Senin, 27 Mei 2013 08:26 WIB
TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Ikatan Bidan Indonesia wilayah Gunungkidul mengeluhkan lambatnya pencairan anggaran jaminan persalinan (jampersal) dari pemerintah daerah. Hingga akhir Mei ini klaim Jampersal dari para bidan yang membuat Memorandum of Understanding (Mou) dengan pemerintan daerah belum cair.

Ketua IBI Gunungkidul, Titin Hendrawati mengungkapkan, banyak bidan yang tergabung dalam IBI mengeluhkan lambatnya pencairan dana Jampersal. Sebab, dana dari klaim tersebut sangat dibutuhkan oleh para bidan untuk keberlangsungan  klinik bersalin yang dikelolanya.

“Memang klaim Jampersal dari bulan Januari hingga saat ini belum cair. Padahal para bidan juga membutuhkannya, ibarat orang berdagang, kalau banyak yang berhutang,usahanya tidak bisa berjalan,”katanya, Minggu (26/5/2013).

Titin menjelaskan, bidan-bidan yang sudah melakukan pelayanan terhadap pasien yang menggunakan jaminan Jampersal berharap dananya bisa segera dicairkan. Sebab, untuk mengajukan klaim tersebut, para bidan sudah melengkapi seluruh persyaratannya. Namun kenyataanya, klaim dari bulan Januari hingga Mei belum diterima oleh para bidan yang sudah melakukan MoU dengan pemerintah kabupaten.

Jumlah bidan yang melakukan MoU pelayanan Jampersal di Gunungkidul sendiri menurut data yang dimiliki oleh IBI sebanyak 74 orang. Sementara jumlah bidan yang tersebar di Gunungkidul mencapai lebih kurang 285 orang.

Titin mengungkapkan, kedepannya, diharapkan pencairan klaim Jampersal ini bisa diproses cepat karena memang banyak bidan yang membutuhkannya. Jangan sampai pelayanan terhadap pasien terganggu karena terkendala dengan pencairan dananya.”Memang membutuhkan proses, namun kami berharap pencairannya tidak terlalu lama,”pintanya.

Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Anggraeni mengungkapkan terlambatnya pencairan anggaran Jampersal karena kendala dari pemerintah pusat. Anggaran dana untuk program Jamkesmas dan Jampersal belum dicairkan oleh pemerintah pusat sehingga pihaknya belum bisa mencairkan klaim dari para bidan yang melayani persalinan menggunakan Jampersal.

“Kita terkendala pencairan dana dari pusat sehingga terlambat,”akunya.

Dewi menjelaskan, Pemerintah pusat sendiri baru mencairkan anggaran Jamkesmas dan Jampersal triwulan pertama tahun 20013 baru turun  pada awal Mei ini. Sedangkan pencairannya baru bisa dilaksanakan pada pertengahan Mei. Dinas memprioritaskan pencairannya untuk bidan-bidan yang praktek. Sedangkan untuk bidan yang ada di puskesmas baru akan dicairkan setelah seluruh pencairan bidan praktek selesai dilaksanakan.

”Turunnya baru awal Mei sehingga kita baru bisa melakukan pencairan mulai awal hingga pertengahan Mei ini,”jelasnya.

Jumlah anggaran yang sudah dicairkan dari pemerintah pusat sendiri menurut Dewi lebih dari Rp 2 milyar. Namun anggaran tersebut tidak hanya untuk program Jampersal saja, melainkan juga untuk program Jamkesmas.(has)
Penulis: has
Editor: evn
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
313054 articles 38 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas