20 Desa di Kulonprogo Diguyur Rp 5 Miliar
Puluhan desa tersebut menjadi sasaran program pembangunan infrastruktur pedesaan dan akan mendapatkan kucuran dana dalam bentuk Bantuan
Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: Joko Widiyarso
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO – Dana sebesar Rp 5 milyar akan digelontorkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk 20 desa di Kulonprogo. Puluhan desa tersebut menjadi sasaran program pembangunan infrastruktur pedesaan dan akan mendapatkan kucuran dana dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo, Sukoco, tiap desa akan mendapat alokasi dana BLM sebesar Rp 250 juta. Namun, teknis realisasinya dikatakan Sukoco masih menunggu instruksi dari Kementrian PU.
“Sementara ini, kami baru sebatas menerima surat putusan terkait desa sasaran Program Pembanguan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang mendapat bantuan langsung ini," kata Sukoco kepada Tribunjogja.com, Kamis (16/5/2013).
Dijelaskannya, desa sasaran tersebut antara lain terbagi di wilayah selatan yakni kecamatanTemon (Temon Kulon), Panjatan (Garongan, Pleret, Kanoman, Bojong, Gotakan, Cerme), Galur (Karangsewu, Kranggan, Tirta Rahayu), dan Sentolo (Banguncipto).
Selain itu juga untuk wilayah utara seperti desa Karangsari dan Pengasih di kecamatan Pengasih, desa Hargowilis di kecamatan Kokap,desa Giripurwo di kecamatan Girimulyo (Giripurwo), Jatisarono di kecamatan Nanggulan, desa Banjararum dan Banjarsari di kecamatan Kalibawang, serta desa Purwoharjo dan Ngargosari di Samigaluh.
Dengan dana BLM tersebut, lanjut Sukoco, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa bisa meningkat. Hal itu diharapkannya bisa tercapai setelah infrastruktur desa jadi lebih baik. Di antaranya adalah pembangunan pelayanan jalan, jembatan desa, drainase, tambatan perahu, irigasi pedesaan, air minum dan sanitasi pedesaan.
"Masih banyak desa butuh bantuan peningkatan infrastruktur desa namun belum mampu tertangani pemerintah kabupaten. Karena itu, setiap tahunnya kami mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk bantuan percepatan pembangunan infrastruktur desa," kata dia. (*)