• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribun Jogja

Kemendikbud Persilahkan KPK Periksa Proyek UN

Sabtu, 20 April 2013 17:26 WIB
Kemendikbud Persilahkan KPK Periksa Proyek UN
TRIBUNJOGJA/BRAMASTO ADHY
Pekerja menurunkan soal Ujian Nasional (UN) SMA di Gudang Soal UN Diknas DI Yodyakarta, Jumat (12/04/2013). Selanjutnya soal tersebut akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di 1 Kota dan 4 Kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta untuk keperluan Ujian Nasional (UN) SMA hari Senin (15/04/2013).
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Kisruh Ujian Nasional (UN) pada tahun ini mengindikasikan ada kongkalikong dalam proses tendernya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun mempersilakan apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mau melakukan pemeriksaan terkait proyek UN.

Staf Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bidang komunikasi, Sukemi, mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih pada publik yang peduli dengan masalah UN ini dan meminta adanya investigasi mendalam dari KPK untuk menguak keterlibatan oknum kementerian terkait proses tender pengadaan naskah soal UN.

"Proses tendernya dibuka umum. Bagi yang berminat bisa ikut. Tapi jika memang ada dugaan seperti itu dan KPK diminta turun, kami sangat terbuka supaya terungkap juga," kata Sukemi saat diskusi polemik tentang Kisruh UN di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/4/2013).

Ia menjelaskan bahwa peminat tender pengadaan dan distribusi naskah soal ini cukup banyak. Ia merinci bahwa peminat tender paket 1 ada 70 perusahaan dan yang menawarkan nilai tender sebanyak 17 perusahaan. Kemudian untuk paket 2 ada 58 perusahaan yang memberikan penawaran 17 perusahaan.

Selanjutnya, untuk paket 3 ada 57 perusahaan peminat dan yang menawarkan nilai tender 15 perusahaan. Kemudian paket 4 ada 58 perusahaan peminat dengan 14 perusahaan yang menawar, paket 5 ada 59 perusahaan peminat dan yang memberikan penawaran 18 perusahaan. Terakhir, paket 6 ada 72 perusahaan peminat yang memberikan penawaran 16 perusahaan.

"Dari semua yang memberi penawaran, kami evaluasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan enam percetakan itu yang berhak," jelas Sukemi.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi melalui Inspektorat Jenderal Kemdikbud yang hingga saat ini masih berjalan. Untuk audit dari BPK, ia mengatakan bahwa hal tersebut rutin dilakukan tiap tahun. Namun jika memang ingin dilakukan audit khusus terkait UN, maka pihaknya tetap terbuka.

"Kami terbuka jadi silakan saja. Karena masalah ini telah merugikan banyak anak bangsa," tandasnya.(*)
Editor: evn
Sumber: Kompas.com
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas