Senin, 24 November 2014
Tribun Jogja
Home » Jawa

JPU Tolak Pledoi Kuasa Hukum Wakil Wali Kota Magelang

Kamis, 18 April 2013 22:57 WIB

JPU Tolak Pledoi Kuasa Hukum Wakil Wali Kota Magelang
Tribun Jogja/M Nur Huda
Joko Prasetyo bersama anak kedua, Aulia Mahardika Prasetyaningtyas (tengah), dan istrinya, Siti Rubaidah (kanan), setelah menghadiri acara bazaar Pemkot Magelang di Alun Alun Magelang, 9 Agustus 2012 lalu.
Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG
- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Magelang bersikukuh menuntut Wakil Walikota Magelang, Joko Prasetyo, dua bulan penjara dalam sidang lanjutan dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Magelang, Kamis (18/4/2013).

Mereka juga menolak pledoi yang diajukan kuasa hukum terdakwa dalam persidangan, Selasa (16/4/2013) lalu.

JPU yang terdiri dari Ashari Kurniawan dan Slamet Supriyadi menyatakan bahwa terdakwa, Joko Prasetyo, terbukti bersalah melakukan KDRT, sebagaimana dakwaan subsider, yakni Pasal 44 Ayat (4) UU 23 Tahun 2004. Joko tetap dituntut hukuman dua bulan penjara, sebagaimana dalam surat tuntutan Nomor PDM-29/MGL/Euh.2/02/2013 tanggal 11 April yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada 11 April 2013 lalu.

"Hanya terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsider. Setelah kejadian pemukulan itu, korban masih bisa beraktivitas. Jadi, luka yang diakibatkan tidak membuat korban sampai opname,” kata Ashari Kurniawan seusai persidangan di PN Kota Magelang.

Terkait tuntutan yang hanya dua bulan tersebut, Ashari Kurniawan beralasan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Yakni melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ancaman hukumannya adalah maksimal lima tahun penjara atau denda Rp 15 juta.

Disinggung terkait tuntutan yang dinilai sejumlah pihak cukup rendah, Ashari mengatakan tidak akan berspekulasi. Menurutnya, tuntutan tersebut sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini. "Kami sudah obyektif mungkin dalam menentukan tuntutan, dan tidak ada tekanan apapun. Kami berjalan sesuai hukum dan fakta persidangan,” jelasnya. (*)
Penulis: ais
Editor: wid

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas