Senin, 24 November 2014
Tribun Jogja

Warga Keluhkan Pembangunan Hotel Cavinton

Kamis, 14 Maret 2013 08:19 WIB

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pembangunan hotel Cavinton di Jalan Letjen Suprapto dikeluhkan warga di sekitar hotel tersebut. Menurut warga, pembangunan hotel itu telah mengakibatkan kerusakan pada beberapa rumah warga.

Untuk itulah, perwakilan warga RT 12 RW 2 Ngampilan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengadukan masalah ini  ke Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (13/3/2013).

Eni Mukaromah, seorang warga mengatakan, dinding rumahnya mengalami retak-retak akibat getaran penggunaan alat berat dalam proses pembangunan hotel. Kerusakan tersebut mulai terjadi sekitar Maret 2012 saat pembangunan dengan alat berat dimulai. Untuk menguatkan laporan mereka, warga juga membawa beberapa foto yang memperlihatkan retakan di sejumlah dinding rumah warga.

Selain mengakibatkan retakan, aktivitas pembangunan di hotel tersebut juga mengusik ketenangan warga. Suara alat berat, runtuhan bangunan dan juga debu juga dikeluhkan warga. Ini lantaran proses pembangunan terus dilakukan hinggal pukul 03.00 dini hari.

Padahal, sesuai kesepakatan dengan warga, proses pembangunan hanya boleh dilakukan hingga pukul 22.00. Akibatnya, keluarga Eni yang memiliki balita dan pelajar merasa sangat terganggu.

"Kami terpaksa pindah dan mengontrak di lokasi lain karena takut rumah sewaktu-waktu bisa roboh. Getarannya itu seperti gempa karena lokasi tepat bersebelahan dengan rumah kami. Setiap kali ada angin kencang debu dan paku-paku kecil juga berjatuhan. Anak-anak ketakutan," papar Eni dijumpai di sela audiensi di Komisi A DPRD Kota Yogyakarta.

Eni dan tiga keluarga lainnya yang berada di RT 12 RW 2 merasa tidak pernah dimintai izin oleh manajemen hotel Cavinton sebelum masa pembangunan. Oleh karenanya, empat kepala keluarga (KK) yang dirugikan tersebut telah mencoba menemui pihak hotel melalui beberapa media. Mereka ialah keluarga Ismail Wardani, Eni Mukaromah, Jendro Mulyo dan Hariyanto. "Kami merasa tidak pernah membubuhkan tandatangan persetujuan pembangunan hotel," tandasnya.

Eni mengaku telah mengadukan hal tersebut ke camat setempat maupun ke Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) sekitar bulan Agustus 2012 namun tak kunjung mendapatkan tanggapan. Surat pengaduan ke dewan juga sudah dilayangkan sejak September 2012 dan baru ditindaklanjuti sekarang.

Kompensasi
Warga berharap bisa mendapatkan kompensasi yang sesuai atas berbagai kerugian yang diperoleh. Sebab, warga kampung sebelah yakni RT 11 RW 2 telah mendapatkan kompensasi sebesar Rp 1 juta untuk masing-masing KK. Sedangkan warga RT 12 RW 2 yang lokasinya bersebelahan langsung hanya mendapat Rp 500 ribu perKK.

"Itupun belum termasuk 4 KK yang mengadu sekarang. Kami sama sekali belum menerima kompensasi apapun hingga sekarang," tandasnya.

Jendro Mulyo, warga lainnya mengatakan bahwa pihak hotel pernah menjanjikan kompensasi sebesar Rp 2,5 juta untuk masing-masing KK. Toh itupun tidak pernah diperoleh warga.

Oleh karenanya, mereka berniat ingin mengajukan kompensasi mencapai Rp 60 juta untuk ke empat KK tersebut. Dengan rincian, kompensasi terhadap kerusakan rumah masing-masing Rp 10 juta per KK dan tambahan Rp 20 juta untuk mengganti biaya yang harus dikeluarkan dua KK yang terpaksa mengontrak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Chang Wendryanto mengaku akan memanggil pihak manajemen hotel pekan depan untuk menindaklanjuti keluhan warga tersebut.

Sementara itu, Kepala Bagian Pelayanan Perizinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto menegaskan pembangunan hotel tersebut telah mengantongi Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB). Idealnya, analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang menjadi persyaratan izin tersebut sudah disosialisasikan ke warga sekitar sejak awal. Pihaknya juga telah mengupayakan adanya pengawasan teknik selama proses pembangunan berlangsung.

Meski demikian, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan pengawasan kembali terhadap IMBB milik hotel Cavinton. "Meski telah mengantongi IMBB, Dinzin tidak akan mengeluarkan Izin Gangguan (HO) jika masalah ini belum rampung," imbuh Kepala Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Yogyakarta, Heri Karyawan yang hadir dalam pertemuan tersebut. (esa)
Penulis: esa
Editor: evn

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas