• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribun Jogja

Sungai Tak Boleh Dikuasai Pribadi

Senin, 25 Februari 2013 11:42 WIB
Sungai Tak Boleh Dikuasai Pribadi
Net
Fajrul Falaakh.
Fajrul Falaakh
Dosen Fakultas  Hukum UGM


PEREBUTAN hak pengelolaan Gua Pindul tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu dasar hukum. Permasalahan kepemilikan tanah yang ada di atas gua, harus diselesaikan dengan hukum tanah. Sementara terkait dengan aliran sungai di bawah tanah, harus didasarkan pada peraturan yang mengatur air dan sungai.

Secara hukum, meskipun sebidang tanah sudah menjadi hak milik seseorang, masih mempunyai fungsi sosial. Artinya, bila benar dan terbukti secara hukum, tanah di Gua Pindul itu milik perorangan, tapi aliran air yang ada di bawahnya punya dimensi sosial.

Sehingga, aliran sungai tersebut tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak bisa diklaim sebagai milik pribadi, apalagi tidak boleh dialirkan ke tempat lain, sebagaimana mestinya aliran sungai.

Apalagi, keberadaan sungai di mana pun tempatnya, termasuk yang ada di bawah tanah atau di mulut gua, tidak bisa dimiliki secara pribadi. Sungai dan air itu menyangkut kepentingan umum sehingga harus dikuasai negara dan tidak boleh dimiliki pribadi.

Dengan dikuasai oleh negara ini, pemilik tanah atau warga masyarakat tidak boleh semaunya memanfaatkan aliran sungai. Semuanya harus didasarkan pada aturan yang berlaku.

Dalam kasus sungai bawah tanah, masyarakat tidak boleh melarang pemilik tanah memanfaatkan air yang ada di bawahnya. Begitu pula sebaliknya, pemilik tanah tidak boleh melarang warga untuk memanfaatkan aliran sungai yang ada di bawah tanah miliknya.

Untuk menuntaskan soal sengketa lahan di Gua Pindul dan aliran sungainya, Pemerintah Daerah (Pemkab Gunungkidul atau Pemprov DIY)  sebaiknya segera bertindak secara komperhensip.

Bukan hanya memperjelas soal hak milik tanah dan pengelolaan wisata Gua Pindul, namun membuat pengaturan yang jelas, soal pengelolahan aset daerah itu.
Soal kepemilikan tanah, kalau memang masih menjadi sengketa, sebaiknya diselesaikan di jalur hukum. Artinya, para pihak yang bersengketa membawanya ke pengadilan sehingga secara jelas bisa diketahui siapa yang berhak.

Dengan menggunakan saluran pengadilan, para pihak yang bersengkata bisa menahan diri tanpa harus berpolemik apalagi melakukan hal-hal di luar akal sehat. Dengan begitu, sengketa itu tidak merembet ke persoalan baru, di antaranya adalah konflik horisontal di masyarakat sekitar Gua Pindul.

(Tribunjogja.com)
Penulis: has
Editor: igy
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
224913 articles 38 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas